11 April 2021, 10:49

Akui Terima Sepeda Brompton, Dirjen Pepen Juga Ditawari Uang Suap Bansos Covid-19

Kementerian Sosial RI

Kementerian Sosial RI

daulat.co – Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin tak membantah pernah menerima sepeda Brompton. Sepeda mewah itu diterima dari pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Adi Wahyono.

Pengakuan itu disampaikan Pepen saat bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Adi tak menyangkal penerimaan sepeda itu setelah sebelumnya disinggung oleh Jaksa KPK.

“Pak Pepen pernah terima sepeda Brompton?,” tanya Jaksa KPK, Nur Azis dalam persidangan, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3/2021).

“Iya (terima sepeda Brompton),” jawab Pepen mengamini.

“Dari siapa?,” kata Jaksa Nur Azis kembali bertanya.

“Dari Adi (Adi Wahyono),” jawab Pepen.

Dalam kesaksiannya, Pepen mengaku pernah juga ditawari pemberian uang dari Adi Wahyono terkait dugaan pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Namun, klaim Pepen, tawaran itu ditolaknya.

“Saudara pernah terima uang terkait bansos ini?,” cecar Jaksa Nur Azis.

“Saya tolak,” kata Pepen.

Diketahui, Adi Wahyono merupakan PPK Kemensos yang juga tersangka penerima suap pengadaan bansos. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Matheus Joko Santoso yang juga PPK Kemensos dan mantan Mensos, Juliari Peter Batubara.

Adapun Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Mensos Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi TA 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.

Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sementara Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Atas perbuatan tersebut, Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kasus Rumah DP 0 Rupiah Naik Penyidikan, Gubernur Anies Copot Dirut BUMD Yoory C Pinontoan

Read Next

Ingatkan Pemerintah Soal Impor Beras, Sultan Najamudin Dorong Bulog Beli Langsung Hasil Panen Petani