20 May 2024, 23:04

Ahli: Perusahaan Tak Rugikan Negara jika Kantongi Izin yang Jelas

daulat.co – Suatu badan usaha tidak dapat dikatakan merugikan negara atau pun merugikan perekonomian negara jika sudah mengantongi izin usaha yang jelas terkait pemanfaatan hutan. Selain itu, tidak ada unsur kerugian perekonomian negara jika suatu perusahaan telah melaksanakan kewajibannya.

Hal itu disampaikan Ahli Perhitungan Perekonomian Negara, Prof Rimawan Pradiptyo dalam sidang lanjutan dugaan korupsi terkait alih fungsi lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau dengan terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng, di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Jika disitu sudah clean and clear istilahnya, untuk berusaha disitu, semua kewajiban dipenuhi, ada aturannya, maka tidak ada kerugian negara,” ungkap Rimawan dihadapan majelis hakim.

Kepada majelis hakim, Rimawan juga menerangkan, tidak ada unsur kerugian perekonomian negara jika suatu perusahaan telah melaksanakan kewajibannya, seperti membayar pajak kepada negara. Terlebih, perusahaan tersebut telah mengantongi legalitas yang jelas, seperti Hak Guna Usaha (HGU), serta menyerap banyak tenaga kerja untuk masyarakat.

“Jadi tidak ada kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian. Tidak ada,” ujar dia.

Sebaliknya, kata Rimawan, jika perusahaan tersbeut belum mengantongi HGU namun sudah beraktivitas melakukan pemanfaatan hutan, maka itu melanggar aturan yang ada. Perusahaan, sambung Rismawa , telah merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Rimawan mencontohkan pernah membuat kajian bersama KPK pada tahun 2011. Sehingga kerugian negara dan perekonomian negara dapat dihitung dengan pasti. Terlebih dalam Peraturan Menteri juga sudah dituangkan rumusan perhitungan kerugiannya.

Rismawan juga membenarkan ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegaskan perhitungan kerugian negara dan perekonomian negara terkait masalah ini. “(Sehingga) Keuangan negara dan perekonimian negara bisa dihitung dengan pasti,” ucap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang menerangkan, PT Duta Palma Group sudah mengantongi perizinan untuk berusaha. Sehingga, kata Juniver, usaha yang dilakukan Surya Darmadi tidak merugikan keuangan negara.

“Ahli ini menghitung kawasan yang sudah mempunyai Hak Guna Usaha, artinya kalau sudah mempunyai HGU itu sudah sah untuk mengelola dan tidak ada lagi kewajiban yang tersisa untuk melakukan usaha perkebunan,” tegas Juniver.

Dikatakan Juniver, perusahaan Surya Darmadi sudah mengantongi sejumlah izin di antaranya, Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dan Izin Lokasi. Bahkan, dua anak perusahaan Surya Darmadi, telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).

“Sementara dua perusahaan yaitu Banyu Bening Utama dan Akmal Tani itu sudah mempunyai HGU, nah artinya apa? Artinya perubahan itu sudah disetujui oleh pejabat Menteri kehutanan maupun ATR/BPN yg menerbitkan sertifikat,” tegas Juniver.

(Rangga)

Read Previous

Anggota Komisi II Dorong Pemerintah Bahas Revisi UU Desa

Read Next

Legislator Minta Komisi Yudisial Awasi Kerja Hakim Yang Tidak Profesional