28 October 2020, 12:38

Adik Ipar Djoko Tjandra dan Eks Kader NasDem jadi Operator Suap Jaksa Pinangki

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) didakwa menerima suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra selaku terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Suap senilai USD 450 Ribu itu dimaksudkan agar Pinangki mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.

Demikian terungkap saat jaksa penuntut umum pada Kejagung membacakan surat dakwaan terdakwa Pinangki Sirna Malasari, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Djoko Tjandra menjanjikan pemberian uang USD1 juta, namun baru terrealisasi sebesar USD 500 ribu.

Pinangki menerima uang tersebut dari mantan kader Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya. Adapun Andi menerima uang melalui adik ipar dari Djoko Tjandra, Herriyadi Angga Kusuma. Herriyadi dikabarkan telah meninggal dunia pada Februari 2020 lalu.

“Karena terdakwa (Pinangki) adalah seorang jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan terdakwa (Pinangki) berkaitan dengan fatwa MA Joko Soegiarto Tjandra tersebut sehingga terdakwa (Pinangki) menyanggupi akan menghadirkan seorang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam pegurusan fatwa ke Mahkamah Agung,” jaksa membacakan surat dakwaan.

Nah dari USD 500 ribu itu kemudian diserahkan oleh Pinangki kepada seorang advokat bernama Anita Kolopaking. Pinangki seharusnya memberikan uang sejumlah USD 100 ribu ke Anita Kolopaking. Namun yang diterima Anita hanya USD 50 ribu. Alhasil Pinangki kecipratan uang Djoko Tjandra senilai USD 450 ribu.

“Pemberian fee dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,” ungkap

Dalam mengurus fatwa MA melalui Kejagung itu, Pinangki awalnya bertemu dengan Anita Kolopaking dan Rahmat pada September 2019. Dalam pertemuan itu, Rahmat menghubungi Djoko Tjandra lewat handphone. Dalam perbincangan itu Pinangki ingin diperkenalkan dengan Djoko Tjandra.

Di sisi lain, Anita akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa untuk Djoko Tjandra yang direncanakan itu. Berkat jasa Rahmat, Pinangki bertemu Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya di gedung The Exchange 106.

“Untuk melancarkan rencana tersebut, Djoko Tjandra meminta kepada terdakwa mempersiapkan dan membuat ‘action plan’ terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut,” ujar jaksa.

Selain sejumlah strategi, dalam action plan itu juga tertera biaya yang harus ditanggung Djoko Tjandra. Pinangki awalnya menawarkan action plan ‘senilai’ USD 100 juta, tetapi Djoko Tjandra hanya menyanggupi dan menjanjikan USD 10 juta.

Sebagai tanda jadi, Djoko Tjandra akhirnya memberikan USD 500 ribu ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma. Uang kemudian diteruskan ke Andi Irfan Jaya.

Namun, klaim jaksa, atas kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal, sambung jaksa, Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan uang tanda jadi alias ‘down payment’ kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu.

“Sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan,” imbuh jaksa.

Atas perbuatan itu, Pinangki didakwa Pasal 11 dan atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Selain itu, Pinangki juga didakwa pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kawasan Industri Koridor Utara Jawa Terus Dikembangkan

Read Next

Pilkada Tetap Digelar, Komisi IX Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan Rakyat