22 May 2024, 00:03

7 Pejabat Eselon 2 Ikut Menyuap Bupati Pemalang, Terungkap Dalam Fakta Persidangan

7 Pejabat Eselon 2 Ikut Menyuap Bupati Pemalang, Terungkap Dalam Fakta Persidangan

daulat.co – Dalam persidangan Bupati Pemalang non aktif Mukti Agung Wibowo, terungkap adanya fakta baru, mengenai kasus jual beli jabatan (JBJ).

Adanya fakta baru tersebut ialah adanya 9 orang pejabat eselon 2 Pemkab Pemalang yang ikut melakukan suap terhadap Bupati non aktif Mukti Agung Wibowo.

Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Hermawan dalam persidangan.

“Perku diketahui ada 11 pejabat yang memberi suap kepada tersangka MAW, Pemberian uang, melalui orang kepercayaan bupati, Adi Jumal Widodo,” ujar JPU KPK dalam sidang.

Setidaknya ada dua cara dalam memberikan suap, cara yang pertama mereka memberikan uang sebelum dilantik dan cara yang kedua, memberikan uang suap setelah dilantik.

Diketahui pejabat yang memberikan uang suap sebelum dilantik ada 2 orang. Antara lain, Sekretaris DPRD atas nama Sodik Ismanto dan PJ Sekda Pemalang, Slamet Masduki.

Kedua pejabat ini memberikan uang suap yang berbeda. Sodik Ismanto memberikan 100 Juta Rupiah dan Slamet Masduki memberikan uang 219 Juta Rupiah.

Adapun 7 pejabat lainnya yang memberikan suap setelah dilantik Kesembilannya, yaitu:

  1. Abdul Rachman (Kepala Dindikbud), 100 Juta Rupiah;
  2. Suhirman (Kepala Dispermasdes), 100 Juta Rupiah;
  3. Mubarak Ahmad (Kepala Bapenda), 100 Juta Rupiah;
  4. Moh. Ramdon (Kepala Disperkim), 100 Juta Rupiah;
  5. Bambang Haryono (Kepala Bakesbangpol), 100 Juta Rupiah;
  6. Raharjo (Kepala DLH), 50 Juta Rupiah.
  7. Sodik Ismanto (Sekretaris DPRD)

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka yang mana 4 diantaranya adalah pejabat eselon 2 (Yanuarius Nitbani, Slamet Masduki, Sugiyanto dan Moh. Saleh). Kemudian 2 orang lainnya adalah Mukti Agung Wibowo selaku Bupati dan Adi Jumal Widodo, orang kepercayaanya

Saat Ketua Majelis Hakim, Bambang Setyo Widjanarko, menanyakan mengenai tentang kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. JPU KPK pun memberikan jawaban.

“Kalau itu, nanti,” jawab JPU KPK, Joko Hermawan.

(Abimanyu)

Read Previous

Komisi VII Minta Hakim MA Ikuti Putusan MK Terkait Pengesahan Perkawinan Beda Agama

Read Next

Anggota Komisi IX Kritisi Rencana Pemerintah Terkait Pengenaan Biaya Pasien Covid-19