29 May 2024, 13:45

75 Pegawai Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Ketua KPK Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri

daulat.co – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWS). Asesmen tersebut dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI).

“Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 75 orang,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Tes tersebut merupakan syarat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dikatakan Ghufron, sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti tes itu sejak 18 Maret sampai 9 April 2021. Sebanyak 1.274 lainnya dinyatakan memenuhi syarat dan dua lainnya tidak hadir.

Adapun pelaksanaan Asesmen Pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga merupakan aturan turunan dari Undang Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disebutkan, berdasarkan landasan hukum tersebut maka, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK untuk menjadi ASN harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah. Serta tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan.

“Memiliki integritas dan moralitas yang baik,” terang dia.

Dalam pelaksanaannya, BKN RI melibatkan banyak unsur instansi. Diantaranya Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Intelijen Strategis TNI; Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat; Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal ini sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan objektivitas pada seluruh proses penyelenggaraan. Sementara aspek-aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi antara lain aspek Integritas, aspek netralitas ASN dan anti radikalisme.

Nah, hasil tes TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan mengeluarkan dua kesimpulan, yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. “Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang,” terang Ghufron.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Terdapat beberapa nama di antara 75 pegawai itu, misalnya, Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, kasatgas dari internal KPK, pengurus inti wadah pegawai, dan puluhan pegawai KPK yang berintegritas.

Pimpinan KPK sejauh ini belum mau mengungkap 75 sosok yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya saat ini belum mau mengungkap siapa saja nama-nama pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan lantaran tidak mau menyebar isu.

“Kenapa? Kami tidak ingin menyebar isu, kita ingin pastikan bahwa kita menjujung, menegakhormati hak asasi manusia,” ujar Firli dalam kesempatan yang sama.

“Kalau tadi ada yang mengatakan nama-nama yang beredar silahkan anda tanya siapa yang menyebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK,” ditambahkan Firli.

Selain itu, sambung Firli, tidak disebutkannya nama-nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan karena akan berdampak pada keluarga. “Karena kalau kami umumkan akan berdampak kepada anak istri keluarga cucu besan mertua kampungnya. Kami bukan memiliki cara kerja seperti itu,” kata Firli.

Lebih lanjut dikatakan Firli, file tentang hasil tes wawasan kebangsaan sejak diterima tanggal 27 April tetap dalam segel disimpan dalam lemari dan dikunci beberapa kunci pengamanan. Menurut Firli, file tersebut baru dibuka sore hari tadi.

Pembukaan file itu, kata Firli, turut disaksikan oleh seluruh subtoral KPK, eselon 1 eselon 2 Anggota dewas, pimpinan KPK, serta didokumentasikan oleh kawan-kawan humas KPK. Firli memastikan tak

“Kami akan sampaikan nanti melalui sekjen setelah surat keputusannya keluar,” ujar Firli.

Sementara itu, Sekjen KPK Cahya H Harefa mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tindak lanjut 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Cahya memgisyaratkan pihaknya tidak akan memberhentikan ke-75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut.

“KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tindak
lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat,” ucap Cahya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Terbukti Menyuap Juliari Batubara, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Divonis 4 Tahun

Read Next

Partisipasi Rakyat, Kunci Pemberantasan Korupsi