27 May 2024, 14:39

75 Pegawai Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

KPK

KPK

daulat.co – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melaporkan lima pimpinan lembaga antikorupsi ke Dewan Pengawas KPK, Selasa (18/5/2021).

Para komisioner KPK itu dilaporkan ke Dewas lantaran diduga melanggar kode etik bahkan bertindak sewenang-wenang dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.

Adapun lima pimpinan KPK yang dilaporkan yakni, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron.

Perwakilan ke-75 pegawai, Hotman Tambunan mengungkapkan, ada tiga hal yang dilaporkan ke Dewas. Pertama adalah tentang kejujuran. Dikatakan Hotman, pimpinan KPK dalam berbagai sosialisasi mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi  TWK.

“Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal,” ucap Hotman, Selasa (18/5/2021).

Kedua, pihaknya melaporkan pimpinan kepada Dewas lantaran kepeduliannya terhadap pegawai perempuan di lembaga antirasuah. Dikatakan Hotman, tidak ada yang menginginkan suatu lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual terkait TWK.

“Jika bapak ibu melihat, bahwa untuk lembaga seperti KPK dilakukan seperti ini, apa yang terjadi terhadap tes-tes yang lain yang notabene nilai tawar mereka tidak sekuat KPK,” ungkap Hotman.

Ketiga, lanjut Hotman kami melaporkan pimpinan kepada Dewas terkait kesewenang-wenangan. Hotman mengatakan Mahkamah Konstitusi pada 4 Mei 2021 telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memiliki konsekiensi terhadap  pegawai. Namun, pada 7 Mei 2021 pimpinan mengeluarkan SK 652 yang dinilai sangat merugikan pegawai.

“Menjadi tanda tanya pada kita apa yang terjadi dengan pimpinan? Bukankah salah satu azas KPK itu adalah kepastian hukum, bukanlah putusan MK itu merupakan suatu keputusan yang bersifat banding dan final. Kenapa pimpinan justru tidak mengindahkan putusan ini, bahkan mengeluarkan keputusan 652 yang sangat merugikan kami,” ujar dia.

Hotman berharap Dewas akan mengecek kepada pimpinan kenapa tidak mengindahkan putusan MK. “Karena kami sebagai lembaga hukum sangat menyadari bahwa di dalam Pasal 5 huruf a UU KPK 2019, kepastian hukum adalah suatu azas yang harus dipegang oleh lembaga penegak hukum seperti KPK. Apa yang akan terjadi pada kepastian hukum kita, kalau putusan MK tidak dilaksanakan secara konsisten,” ucap Hotman.

Sementara itu, Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku sedih dengan pelaporan ini. Pasalnya, seharusnya lima pimpinan KPK merupakan sosok-sosok berintegritas.

“Hari ini kami sebenarnya kembali bersedih. Bersedihnya karena kami harus melaporkan Pimpinan KPK. Seharusnya pimpinan KPK itu kan dalam integritas tentunya baik, harusnya begitu. Tapi dalam beberapa hal yang kami amati itu ada hal-hal yang sangat mendasar dan kemudian kami lihat sebagai masalah yang serius,” ujar Novel.

Novel yang juga salah seorang pegawai yang menjadi pelapor ini mengatakan, pelaporan ini perlu dilakukan untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang dan tidak jujur yang dilakukan pimpinan KPK dalam proses alih status pegawai. Novel menduga terdapat upaya menyingkirkan sejumlah pegawai tertentu melalui TWK.

“Kemudian membuat seolah-olah ada proses yang, orang-orang yang harusnya adalah pegawai-pegawai berlaku baik, yang berprestasi, justru malah dibuat seolah-olah tidak lulus atau tidak memenuhi syarat. Sekali lagi tadi kami katakan bahwa, kenapa kami bersedih, karena perilaku atau suatu pelanggaran kode etik berat atau kode etik yang serius ini terjadi bukan baru pertama kali,’ ucap Novel. 

Lebih lanjut dikatakan Novel, para pegawai berharap pimpinan KPK merupakan orang-orang yang menjaga etika profesi dan integritasnya. Nilai etika dan integritas, kata Novel, sudah sepatutnya menjadi basis dalam upaya pemberantasan korupsi. 

“Oleh karena itu sekali lagi saya katakan ini suatu keprihatinan dan kami berharap Dewas bisa berlaku profesional mungkin demi kebaikan dan demi kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik,” tutur Novel.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ketua Cabang Sleman Apresiasi Penangkapan 11 Pelaku Pengroyokan 2 Warga PSHT

Read Next

Edhy Prabowo Sumbang Buku Rp 101 Juta ke Perpustakaan Akademi Militer