24 May 2024, 01:27

5 Tahun Melenggang Bebas, Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Akhirnya Dijebloskan ke Bui

Pimpinan KPK tengah menggelar konferensi pers

Pimpinan KPK tengah menggelar konferensi pers

daulat.co – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino) akhirnya dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke jeruji besi atau bui, Jumat (26/3/2021). Lino ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

“Hari ini KPK menyampaikan informasi penahanan terhadap mantan Dirut Pelindo II RJL,” ucap Wakil Ketu KPK, Alexander Marwata saat menggelar konpers di gedung KPK, Jakarta.

Sekadar informasi, KPK sudah mengusut kasus ini sejak akhir 2015 lalu. Sejak saat itu, RJ Lino menyandang status tersangka. Melenggang bebas sekitar lima tahun, hari ini KPK baru melakukan proses penahanan terhadap RJ Lino.

RJ Lino bakal menjalani masa tahanan pertamanya selama 20 hari kedepan. Dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK.

Sebelum mendekam di sel tahanannya, RJ Lino bakal bakal menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di Rutan Gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Rutan KPK,” kata dia.

Richard Joost Lino (RJ Lino) tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan tiga QCC PT Pelindo II pada anggaran 2010. Dia diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk meperkaya diri sendiri serta koorporasi.

RJ Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd dalam pengadaan tiga QCC yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Atas perbuatannya, RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Duga Bayaran Cita Citata di Labuan Bajo dari Vendor Bansos Covid-19

Read Next

Verifikasi Tunjangan Profesi Guru, Kemenag Tekankan Akurasi SIMPATIKA