3 March 2021, 02:57

2 Tersangka Korupsi Citra Satelit Resolusi Tinggi Rugikan Negara Rp 179,1 Miliar

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN TA 2015, Rabu (20/1/2021).

daulat.co – Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) 2014-2016 Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis (MUM) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada pada BIG bekerja sama dengan LAPAN TA 2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga keduanya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerjasama dengan LAPAN Tahun 2015. Dugaan kerugian negara dalam proyek itu sekitar Rp 179,1 miliar.

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar,” ucal Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers, Rabu (20/1/2021).

Dikatakan Lili, KPK meningkatkan status penanganan perkara ini sejak September 2020. Adapun dugaan rasuah ini bermula pada 2015, saat BIG bekerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT.

“Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, PRK (Priyadi Kardono) dan MUM (Muchlis) diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah,” terang Lili.

Menurut Lili, keduanya telah melalukan beberapa kali pertemuan dengan pihak tertentu dan perusahaan calon rekanan sebelum proyek tersebut berjalan. Adapun perusahan rekanan yang ditentukan menerima proyek tersebut yakni PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja).

Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka di duga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC).

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Dalam kesempatan ini  Lili mengatakan bahwa pengadaan citra satelit sangat penting untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia.

“Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah. Sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Lili.

Priyadi Kardono dan Muchamad Muchlis hari ini diperiksa sebagai tersangka. Usai pemeriksaan, keduanya langsung dijebloskan ke jeruji besi. Priyadi ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1 dan Muchlis ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK maka sebelumnya kedua tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK cabang Kavling C1.

“Setelah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan Penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan masing-masing selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021,” ucap Lili.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Komisi III Setujui Pengangkatan Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Read Next

Kapolri Idham Azis Pastikan Internal Polri Tetap Solid