24 May 2024, 02:06

100 Ribu Sertifikat Tanah Warga di Tujuh Propinsi Terancam Batal Legalitasnya

Sertifikat Tanah

daulat.co – Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang mempertanyakan persoalan konflik lahan di beberapa kawasan di Indonesia yang saat ini terjadi. Kata dia, polemik terjadi akibat Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan kawasan hutan di lahan-lahan masyarakat. 

“Saya sampaikan ini dengan harapan Pimpinan dan mitra terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini,” ujar Junimart dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis 6 Mei 2021.

Dalam catatan Junimart, akibat SK KLHK tersebut maka lebih dari 100 ribu sertifikat tanah warga yang tersebar di tujuh provinsi terancam batal legalitas kepemilikannya. Sementara sertifikat itu sudah dimiliki rakyat sejak lama bahkan sejak zaman Belanda.

“Ini berpotensi menimbulkan konflik pertanahan,” tegas Junimart.

Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan itu, dokumen berupa sertifikat yang sah tidak dapat dibatalkan begitu saja. Hal itu berpeluang menciptakan ketidakpastian hukum. Sementara itu KLHK ditengarai menetapkan kawasan hutan secara sporadis.

Politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu berharap komisi-komisi terkait di DPR RI juga dapat mendalami masalah ini agar dapat menyikapi persoalan masyarakat tersebut.

(Sumitro)

Read Previous

THR Pekerja Wajib Diberikan Perusahaan Swasta Kepada Pekerja

Read Next

Sungkem Orang Tua, Alasan Warga Pemalang Ini Tetap Mudik