5 July 2020, 21:49

Yoory C Pinontoan Seharusnya Dinonaktifkan Dari Dirut PD Sarana Jaya

daulat.co – Yoory C Pinontoan seharusnya dinonaktifkan dari posisi Direktur Utama PD Sarana Jaya. Hal itu menyusul proses pengusutan dugaan korupsi di balik pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya.

Demikian diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, kepada wartawan, Selasa (23/6/2020). Selama proses hukum oleh Bareskrim Polri berlangsung, kata Boyamin, Yoory C Pinontoan seharusnya dinonaktifkan. Menurut Boyamin, penonaktifan juga mesti dilakukan untuk menghindari citra buruk perusahaan milik Pemprov DKI itu.

“Harus dinonaktifkan untuk fokus kasus hukumnya, karena apapun, proses ini akan mengganggu kinerjanya. Ini adalah demi kebaikan BUMD agar bisa fokus kerja. Jelas akan membuat citra buruk karena direksinya bermasalah,” ungkap Boyamin.

Boyamin juga menyarankan agar jabatan Yoory tidak diperpanjang jika sudah habis masanya. “Kembali lagi ke citra dan kinerja. Lebih baik ganti yang baru, yang lebih fresh,” ucap Boyamin.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, Yoory bisa diberhentikan dari jabatannya jika dia ditetapkan sebagai tersangka. “Ketika sudah tersangka, pemegang saham harus memberhentikan,” ujar Agus.

Namun, saat ini tak ada kewajiban untuk memberhentikan Yoory. “Kecuali diminta ganti atau diminta mundur oleh Gubernur, ya harus dilaksanakan,” Agus Pambagio saat dikonfirmasi terpisah.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono sebelumnya juga telah menyarankan hal serupa. “Supaya operasional perusahaan tidak terganggu dan agar para pihak yang sering dimintai keterangan oleh penegak hukum bisa saja dinonaktifkan dulu,” kata Gembong kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Penonaktifan, kata Gembong, dilakukan agar Yoory fokus menghadapi persoalan hukumnya. Selain itu, sambung Gembong, demi nama baik PD Sarana Jaya.

Yoory, kata Gembong, belum perlu diganti. Terkecuali, jika Yoory ditetapkan sebagai tersangka. “Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, belum perlu diganti,” ucap Gembong.

PD Sarana Jaya adalah BUMD DKI Jakarta yang menangani pembangunan proyek-proyek properti strategis di ibu kota. Di antaranya pengembangan kawasan sentra Primer Tanah Abang hingga pembangunan hunian dengan uang muka Rp 0, alias program DP 0 rupiah.

Yoory sendiri sudah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri terkait penyelidikan dugaan korupsi di balik pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya. Pengadaan tanah yang sedang diselidiki itu sebagian di antaranya akan digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0.

Yoory belum menjelaskan secara gamblang soal pemeriksaan tersebut. Selain Yoori, sudah ada beberapa orang di PD Sarana Jaya yang dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri.

“Memang sebagian kita mau adakan DP (Rp) 0 di sana, tapi ada penataan kawasan juga. Iya, (yang diperiksa) bukan hanya DP Rp 0,” ucap Yoory C Pinontoan, kepada wartawan, Senin (9/2/2020).

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Jebloskan Ketua dan 2 Wakil DPRD Jambi ke Bui

Read Next

KPK Segera Beri Kepastian Hukum Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino