11 April 2021, 11:10

Wow, Eks PNS MA Ini Terima Suap Rp 4,6 M, Gratifikasi Rp 11,5 M, Cuci Uang Rp 40,5 M

tumpukan uang – ist

daulat.co – Mantan PNS pada Mahkamah Agung, Rohadi didakwa menerima suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tak disangka nilai rasuahnya pun cukup fantastis. Mulai dari penerimaan suap dengan total Rp 4.663.500.000, gratifikasi dengan total Rp 11.518.850.000, dan TPPU dengan jumlah 40.598.862.000

Terkait perkara suap dengan total Rp 4.663.500.000, mantan panitera pengganti di Pengadilan Jakarta Utara itu didakwa menerima uang dari sejumlah pihak terkait pengurusan sejumlah perkara.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya,” ucap Jaksa KPK, Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta,  Senin (1/2/2021).

Salah satu pemberi suap Rohadi adalah  mantan anggota DPR RI, Sareh Wiyono. Dalam dakwaa, Sareh disebut menberikan uang Rp 1,5 miliar kepada Rohadi untuk memenangkan perkara
perdata milik teman Sareh yang sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di MA.

“Pada awal tahun 2016, Sareh Wiyono meminta Terdakwa datang
menemui di tempat kerjanya di Lantai 4 Gedung DPR-RI. Pada pertemuan itu
Sareh Wiyono meminta bantuan Terdakwa untuk memenangkan perkara
perdata milik teman Sareh Wiyono yang sedang diajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, dengan ucapan : ”Di, nanti
kamu urus perkara pk perdata bapak di mahkamah agung, agar ditolak pknya,
kamu bisa kan?”. Terdakwa lalu menyanggupi permintaan tersebut,” ujar jaksa.

Sekitar selang dua minggu, Rohadi kembali menemui Sareh Wiyono di
Apartemen Sudirman Mansion, lantai 8, SCBD Jakarta Selatan. Dalam
pertemuan itu, Sareh Wiyono pada pokoknya meminta agar putusan PK nantinya menguatkan putusan sebelumnya dan menolak gugatan PK tersebut.

“Sareh Wiyono juga menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa tanah di daerah Cakung Jakarta Timur dengan register perkara nomor 47.PK.PDT.2016,” tutur jaksa.

Selanjutnya Sareh Wiyono
menyerahkan uang tunai dalam bentuk USD (Dolar Amerika) yang nilainya
setara dengan Rp 750.000.000
dibungkus dalam paperbag warna coklat kepada Rohadi untuk ‘mengurus’ perkara tersebut. Selain itu Sareh Wiyono menjanjikan bahwa temannya
selaku pihak yang berperkara akan melengkapi pemberian uang menjadi
Rp 1.500.000.000.

Pada 10 Juni 2016, Rohadi kembali datang ke apartemen Sareh Wiyono di Sudirman Mansion untuk mengambil sisa uang ‘pengurusan’ perkara tersebut. Sareh Wiyono menyerahkan paperbag warna hijau berisi uang tunai sebesar Rp 750.000.000 kepada Rohadi.

“Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang diterima tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan
jabatan Terdakwa, atau menurut pemikiran Rudi Indawan, Ali Darmadi dan Sareh Wiyono ada hubungan dengan jabatan Terdakwa yang dianggap mampu ‘mengurus’ perkara karena dikenal mempunyai kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung,” ungkap jaksa.

Atas perbuatan itu, Rohadi didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain Sareh, Rohadi juga didakwa menerima suap dari Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie senilai Rp 1,2 miliar. Uang yang diterima melalui perantaraan Sudiwardono dan Julius C Manupapami tersebut diberikan agar Rohadi mengurus perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus supaya dapat dibebaskan pada tingkat kasasi di MA.

Selanjutnya, Rohadi disebut jaksa menerima uang sebesar Rp 110 juta dari Jeffri Darmawan melalui perantara bernama Rudi Indawan. Rohadi juga disebut menerima suap dari Ali Darmadi Rp 1.608.500.000, dan Yanto Pranoto melalui Rudi Indawan Rp 235 juta. Rohadi dinilai memiliki kedekatan dengan hakim di MA. Sebab itu, mereka memberi uang agar Rohadi mengurus perkaranya yang sedang bergulir di MA.

Terkait gratifikasi total Rp 11,5 miliar, sebut jaksa, terjadi sejak Mei 2001 atau saat Rohadi menjabat panitera pengganti di PN Jakarta Utara. Rohadi pada tahun 2011sempat dimutasi menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi. Pada tahun 2014, Rohadi ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi, berupa uang-uang yang ditransfer pihak lain dengan jumlahnya sebesar Rp 11.518.850.000,” kata Jaksa.

“Terdakwa dalam jabatannya selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun saat bertugas selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, telah menerima sejumlah uang dari pihak lain yang merupakan gratifikasi karena pemberian tersebut terkait dengan ‘pengurusan’ perkara, ataupun masih terkait dengan proses persidangan, maupun diberikan karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa. Penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa,”

Dalam dakwaan jaksa, tercatat ada belasan pihak yang memberikan gratifikasi kepada Nurhadi. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Hendro Semolo Bangkit, Bambang Soegiharto dengan jumlah total sebesar Rp 2.008.000.000.

“Pemberian dari Bambang Soegiharto, diterima via transfer sejak bulan Februari 2010 hingga bulan Juni 2016, dengan jumlah total sebesar Rp 2.008.000.000,” ujar jaksa.

Terkait gratifikasi, Rohadi didakwa dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait TPPU dengan jumlah Rp 40,598 miliar, Rohadi menggunakan sejumlah modus. Mulai dari membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan.

Dalam dakwaan, Rohadi disebut membeli 3 unit perumahan di Perumahan The Royal Residence, satu unit rumah villa di Perumahan Villa Bumi Ciherang, Perumahan Grand Royal Residence, sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di Indramayu. Total pembelian tanah dan bangunan itu senilai Rp 13,01 miliar.

Rohadi juga membelanjakan atau membeli 19 kendaraan roda empat dengan transaksi pembayaran seluruhnya senilai Rp 7,714 miliar. Diantaranya mobil yang dibeli yakni,
Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun 2013, Mitsubishi Pajero warna putih, Toyota New Camry 3.5 Q A/T, Toyota Alphard warna hitam dan Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006 warna hitam.

Selanjutnya Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4×2 AT tahun 2015 warna hitam, Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalica, Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun 2015 warna hitam metalik, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4×2 A/T warna hitam tahun 2015, dan Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik tahun 2016.

Rohadi juga menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk atau menukarkan dengan mata uang berupa menukarkan sejumlah mata uang asing berupa USD 461.800, SGD 1.539.720 dan SAR 7.550 yang ditukar menjadi Rp 19.408.465.000. Perbutan Rohadi itu didakwa melanggar Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Bahwa uang yang berasal dari pemberian pihak-pihak lain tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti yang dikenal mampu melakukan pengurusan perkara. Selanjutnya, terhadap uang tersebut Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” ucap jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Terungkap Politikus PDIP Ihsan Yunus Temui Pejabat Kemensos

Read Next

Rekrutmen CPNS, Jangan Samakan Pengabdian Guru Puluhan Tahun Dengan Fresh Graduate