11 April 2021, 12:02

Wabah Covid-19, Ketua DPR RI Dukung Penetapan Bencana Nasional Non-alam

Ketua DPR RI Dr HC Puan Maharani - dok DPR

Ketua DPR RI Dr HC Puan Maharani – dok DPR

daulat.co – Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menjalankan fungsi terpadu dan terintegrasi dalam penanganan wabah corona dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Langkah terpadu dan terintegrasi itu meliputi sosialisasi deteksi dini, penanganan pasien, penanganan dampak dan rehabilitasi sesuai pedoman penanganan protokol WHO dalam hal pencegahan pandemik Corona,” terang Puan dalam keterangan tertulisnya, diterima Senin (16/3).

Disampaikan, Pemerintah melalui BNPB juga harus memperkuat partisipasi masyarakat dan swasta dalam penanganan wabah Corona

Kedua, DPR RI mendukung penetapan wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non- alam sehingga respon atas peristiwa ini menggunakan langkah-langkah tanggap darurat bencana nasional yang dikoordinir oleh BNPB .

Ketiga, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diminta segera mengumumkan langkah-langkah penanganan wabah Corona secara transparan kepada masyarakat, termasuk langkah-langkah kongkret bagaimana mencegah meluasnya penyebaran pageblug (wabah) pandemi Corona.

Gugus Tugas juga harus menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat disertai langkah-langkah konkret sosialisiasi, edukasi, mitigasi, tanggap darurat dan pembatasan sosial untuk kepentingan penanganan wabah Corona.

Keempat, DPR mendukung sistem penanggulangan covid – 19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina. Misalnya dengan meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar online dan meminta masyarakat membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan keramaian massa.

Selain itu dengan menyarankan warga untuk bekerja dari rumah serta bentuk-bentuk aktivitas lain yang mendukung social distancing. DPR RI meminta Pemerintah dan Masyarakat disiplin melaksanakan social distancing.

Kelima, meminta pemerintah meningkatkan dukungan yang diperlukan bagi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk penanganan Corona termasuk menggratiskan biaya pengobatan dan biaya tes specimen bagi mereka yang terpapar Corona. DPR juga meminta alat penapisan dan uji sampel didistribusikan ke daerah-daerah.

Terakhir, DPR RI menyadari bahwa ke depan perlu segera diperkuat regulasi tentang wabah penyakit khususnya revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sehingga memberikan landasan hukum yang cukup bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara efektif.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Awasi Covid-19 di Jalur Keluar-Masuk WNA

Read Next

Dorong Integrasi Pusat-Daerah, Cak Nanto Ajak Masyarakat Bahu-Membahu Cegah Covid-19