23 June 2021, 18:15

Usai Kediaman Ortu Ihsan Yunus, Giliran Rumah Dirjen Linjamsos Digeledah KPK

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembankan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Setelah kediaman orang tua Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus, giliran rumah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin digeledah penyidik KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, rumah yang digeledah penyidik KPK pada hari ini Rabu (13/1/2021) berlokasi di Prima Harapan Regency B4, No. 18, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dikatakan Ali, penggeledahan dilakukan terkait proses penyidikan kasus yang telah menjerat salah satunya Eks Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka.

“Dalam perkara dugaan korupsi di Kemensos dengan tersangka JPB dkk hari ini, 13/1/2020, penyidik kembali melakukan penggeledahan Rumah di Prima Harapan Regency B4, No. 18, Bekasi Utara, Kota Bekasi,” ucap Ali.

Namun, Ali belum mau merinci lebih lanjut mengenai penggeledahan tersebut. “Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar dia.

Pepen sendiri hari ini diagendakan diperiksa oleh penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, pemilik PT Tigapilar Agro Utama. Ardian merupakan penyuap eks Mensoa asal PDIP itu.

Selain Pepen, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Mandala Hamonangan Sude Rajif Bachtiar Amin; Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika, Ubyt Kurniawan dan seorang pihak swasta Agustri Yogasmara.

Diketahui, KPK telah menetapkan Mensls Juliari P Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Diduga Juliari dan dua anak buahnya menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Sementara pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Komjen Listyo Sigit, Calon Kapolri Usulan Presiden Adalah Figur Reformatif

Read Next

Ini Harta Kekayaan Calon Kapolri Tunggal Komjen Listyo Sigit Prabowo