27 January 2021, 19:53

Transaksi Suap di Luar Negeri dan Siasat Edhy Prabowo Monopoli Benur Lobster

Edhy Prabowo

daulat.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengungkap ada transaksi dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster di luar negeri. Transaksi melalui rekening penampung itu terjadi pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020.

“Ada transaksi yang terjadi di luar Indonesia,” ungkap Kamis (26/11/2020).

Dalam rentang waktu tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan tersangka sedang melakukan kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS). Berbekal informasi dan sejumlah bukti, KPK meyakini telah terjadi peristiwa tindak pidana suap terhadap Edhy selaku penyelenggara. Sebelumnya KPK juga telah mengendus dan mengantongi bukti dugaan penerimaan suap terhadap Edhy melalui modus rekening penampung.

Informasi dan sejumlah bukti itu kemudian dikembangkan lembaga antikorupsi dan selanjutnya menangkap sejumlah pihak termasuk Edhy dan istri Iis Rosyati Dewi (IRD) dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT). Pasangan suami istri itu dicokok di Bandara Soekarno Hatta, sepulangnya dari Honolulu.

“Kami masih perhitungkan dengan pemaknaan sesaat itu artinya peristiwa itu tidak terputus, ketika kami menerima informasi adanya transaksi tersebut kemudian kami tidak mungkin lah bagi kami terlalu sulit (menangkap Edhy, Dewi, dan pihak terkait), kemudian itu harus disikapi dengan mendatangi tempat yang di luar di Indonesia itu yang paling tepat adalah menunggu,” terang Nawawi.

Sementara itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyebut dugaan transksi melalui rekening penampung di luar negeri itu diantaranya senilai Rp 750 juta. Dari transksi melalui rekening penampung itu, Edhy dan istri membelanjakan sejumlah barang mewah, antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Louis Vuitton.

“Transaksi pembelian barang. Di US,” ujar Ali.

Diduga uang Rp 750 juta itu masih bagian uang suap senilai Rp 3,4 miliar dari salah satu pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Ahmad Bahtiar (ABT). Diduga uang itu digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo; Iis Rosyati Dewi; Stafsus Menteri KKP, Safri (SAF); serta Stafsus Menteri KKP lainya, Andreau Pribadi Misata (APM).

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amiril Mukminin (AMR) dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, selanjutnya di tarik dan masuk ke rekening Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar dengan total Rp 9,8 Miliar.

Nah, uang suap senilai Rp 3,4 miliar itu diduga ditransfer oleh Ahmad Bahtiar ke rekening Ainul Faqih (AF) selaku staf Istri Menteri Edhy Prabowo. Ainul Faqih sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus ini.

Diduga salah satu aliran suap berasal dari Suharjito (SJT). Lelaki yang merupakan chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP) dan dikabarkan calon besan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) itu telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pemberi suap kepada Edhy.

Perusahaan Suharjito sendiri telah melakukan pengiriman benih lobster sekitar 10 kali dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Kiprah ekspor PT Dua Putera Perkasa milik Suharjito itu tak lepas dari campur tangan Edhy Prabowo selaku Menteri KKP. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564.

Edhy diduga mengatur siasat agar PT Aero Citra Kargo menjadi perusahaan tunggal pengiriman benih lobster. Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Mei 2020.

Dalam tersebut, Edhy menunjuk staf khususnya Andreau Pribadi Mista sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri (SAF) yang juga Staf Khusus Menteri sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Pada awal bulan Oktober 2020, Suharjito pernah bertandang ke kantor KKP di lt.16 dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1800/ekor. Padahal jika menggunakan perusahaan lain harga biaya angut tersebut jauh lebih murah.

Dugaan monopoli itu sedang bergulir di
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian KPPU sebelumnya berangkat dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri BBL. Asosiasi menyatakan eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik. Perbuatan ini disinyalir membuat tarif ekspor menjadi mahal.

KPPU sebelumnya sempat memanggil asosiasi seperti Pengusaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (APKPI) dan Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (ABILINDO). Setelah Edhy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, KPPU tetap melanjutkan penelitian terkait dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor benih lobster atau bibit bening lobster (BBL). Untuk menguatkan bukti, KPPU masih akan mengundang pihak-pihak terkait.

Diketahui, KPK menetapkan tujuh orang tersangka atas kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster. Ketujuh orang itu yakni, Menteri KKP, Edhy Prabowo (EP); Stafsus Menteri KKP, Safri (SAF); Staf khusus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misata (APM). Kemudian, Pengurus PT ACK, Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri KKP, Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin (AM). Sedangkan satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

Atas perbuatannya, Suharjito yang diduga pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Edhy Prabowo (EP); Safri (SAF); Andreau Pribadi Misata (APM); Siswadi (SWD); Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin yang diduga penerima suap dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor  Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kembangkan Suap Benur Lobster, KPK Isyaratkan Jerat Istri Edhy Prabowo

Read Next

Stafsus Susul Menteri Edhy Prabowo ke Bui