11 April 2021, 10:37

Tolak KLB Abal-abal, AHY Tempuh Jalur Resmi Pertama ke Kemenkumham

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kemenkumham

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kemenkumham

daulat.co – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsa mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin 8 Maret 2021.

AHY datang ke Kantor Kemenkumham yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan bersama 34 Ketua DPD Partai Demokrat untuk menyerahkan surat resmi mengenai keberatan atas Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kemenkumham,” kata putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan (GPK) Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumut, sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal,” sambungnya.

AHY dan rombongan terlihat membawa dua box yang berisikan dokumen otentik bahwa penyelenggaraan KLB di Sibolangit, Deli Serdang adalah ilegal. Ia menegaskan, gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB itu sejatinya tidak sah. Tidak hanya kuorum, unsur DPP yang seharusnya menjadi penyelenggara KLB pun tidak ada.

“Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah. Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili pemilik suara yang sah,” kata dia.

Dikatakan AHY, berdasarkan AD/ART, aturan mengenai penyelenggaraan KLB itu apabila disetujui dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 DPD (Dewan Pimpinan Daerah). Kemudian, sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah ketua DPC se-Indonesia, dan harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kami sudah sediakan berkasnya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB itu sama sekali tidak memenuhi AD/ART konstitusi Demokrat,” ungkap AHY.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muzhar mengatakan, pihaknya akan mempelajari dan mendalami dokumen-dokumen dari Ketua Umum Partai Demokrat itu.

“Tentunya berdasarkan pertemuan tadi, apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Pak AHY kami akan catat dan kemudian melakukan telaah dan lebih lanjut kepada dokumen yang diserahkan ini,” ujar Cahyo.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Pemerintah Diminta Transparan, Untuk Apa Lagi Impor Beras 1 Juta Ton?

Read Next

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Pembelian Tanah di DKI Terkait Program DP 0 Rupiah