Tolak Buka Data HGU, YLHBI Layangkan Somasi ke Menteri ATR/BPN

Salah satu pegiat lingkungan yang tergabung dalam organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggelar aksi damai menuntut penegakan hukum bagi para korporasi pembakar hutan yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera yang digelar di Taman Aspirasi Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/8) (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)
Salah satu pegiat lingkungan yang tergabung dalam organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggelar aksi damai menuntut penegakan hukum bagi para korporasi pembakar hutan yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera yang digelar di Taman Aspirasi Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/8) (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melayangkan somasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil terkait data Hak Guna Usaha (HGU), Senin 11 Maret 2019.

Somasi tersebut dilayangkan karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menolak membuka data HGU atas alasan membahayakan kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional yang dimaksud Menteri ATR/BPN adalah industri sawit.

Diungkapkan Ketua Umum YLBHI Asfinawati sebagaimana keterangan tertulisnya, Menteri ATR/BPN menetapkan prosedur tertentu bagi orang yang ingin mendapatkan data HGU. YLBHI berpendapat bahwa Hak Guna Usaha merupakan informasi publik.

Saat ini persoalan HGU adalah persoalan sangat penting dan mendesak mengingat adanya ribuan konflik agraria di Indonesia. Konflik-konflik agraria tersebut diakibatkan oleh pengambilalihan dan penguasaan lahan dalam skala luas oleh perusahaan perkebunan bersertifikat HGU.

Hal ini bertentangan dengan pengaturan sumber daya alam dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selama ini, kata Asfinawati, penyelesaian konflik-konflik agraria tersebut terhalang oleh tertutupnya data HGU. Akibat lanjutan dari konflik agrarian tersebut adalah adanya kriminalisasi terhadap masyarakat di sekitar perkebunan yang memperjuangkan kembalinya hak atas tanah mereka.

“YLBHI meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk tidak menutup data HGU dengan alasan prosedur,” tegasnya.

Kenyataannya, meski telah menempuh prosedur seperti yang Menteri ATR/BPN nyatakan, BPN tetap menutupi data HGU. Hal ini terbukti dari beberapa fakta, diantaranya Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah memenangkan permohonan Forest Watch Indonesia dalam perkara Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016.

Hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017
tertanggal 6 Maret 2017. Putusan ini memerintahkan Menteri ATR/BPN membuka data HGU yang masih berlaku sampai tahun 2016 di Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kalsel dan Kaltara.

Baik informasi menyangkut nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat. Namun sampai sekarang data tidak juga diberikan.

Kedua, Komisi Informasi melalui Putusan Nomor: 004/III/KI-PAPUA-PS-A/2018 tertanggal 28 Mei 2018 memenangkan permohonan LBH Papua untuk membuka data 31 HGU Perusahaan Perkebunan di Papua baik menyangkut nama pemegang HGU, tempat atau lokasi, luas HGU yang diberikan, dan jenis komoditi dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat.

Sampai sekarang Kementerian ATR/BPN tidak juga memberikan data yang diminta. Selain itu, karena ketertutupan data HGU tersebut membuat beberapa lembaga kembali menggugat BPN ke Komisi Informasi.

Di antaranya, LBH Banda Aceh saat ini sedang dalam proses sengketa di Komisi Informasi Aceh yang meminta BPN membuka data HGU di Aceh. Sedangkan Greenpeace Indonesia saat ini sedang bersengketa di Komisi Informasi terkait permintaan data HGU di Papua dan Papua Barat.

“Fakta-fakta di atas cukup menunjukkan Kementerian ATR/BPN tidak memiliki itikad baik untuk membuka data HGU sebagai informasi publik. Menurut Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kesengajaan untuk tidak mau memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang diminta dan mengakibatkan kerugian bagi orang
lain dapat dipidana,” tutur Asfinawati.

“HGU bukanlah data rahasia dan kondisi luar biasa yang disebabkan oleh penguasaan lahan berskala besar berupa HGU-HGU cukup menjadi alasan bahwa demi kepentingan publik HGU harus dibuka,” sambungnya.

Atas dasar itulah, YLBHI meminta Menteri ATR/BPN segera membuka kepada publik data-data HGU perkebunan baik sawit maupun komoditas lainnya dan tidak menggunakan alasan prosedur untuk menutup informasi tentang HGU.

“Kami memberikan batas waktu satu minggu untuk Kementerian ATR/BPN membuka data kepada publik. Jika selama satu minggu Kementerian ATR/BPN tidak juga membuka data HGU, maka YLBHI bersama masyarakat sipil akan melaporkan Menteri Agraria/Kepala BPN kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tegas Asfinawati.

(M Abdurrahman)