Tiga RUU Bidang Hukum Dikebut Sebelum Pemilu

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik (dok DPR)
Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik (dok DPR)

daulat.co – Komisi III DPR RI berjanji untuk merampungkan pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tahun 2019 atau sebelum pemilu legislatif dan pilpres. Ketiganya adalah RUU KUHP, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tahun depan memang ada pesta demokrasi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden. Namun kita akan maksimalkan waktu yang ada. Setidaknya ada empat bulan yang tersisa untuk menyelesaikan tiga RUU hingga akhir masa bakti DPR periode ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia mengakui, RKUHP yang sebelumnya diyakini akan rampung akhir tahun ini akan molor menjadi tahun depan. Penyebabnya adalah karena ketua tim Panja dari pemerintah Enny Nurbaningsih sudah menjadi hakim konstitusi menggantikan Maria Farida yang pensiun. Akibatnya, butuh waktu dan adaptasi lagi untuk menunjuk ketua tim dari pemerintah.

“Pemerintah harus memilih ketua tim baru menggantikan Ketua Tim Panja Pemerintahnya Prof. Enny Nurbaningsih yang dilantik menjadi hakim konstitusi. Inilah makanya butuh waktu lagi,” jelas Erma.

Politikus Partai Demokrat ini menilai, secara substansi dalam RKUHP masih ada pasal-pasal yang menunjukkan pemerintah tidak percaya diri. Misalnya, permintaan KPK untuk menarik pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dari RKUHP.

“Pemerintah masih tarik ulur soal Tipikor. Padahal DPR dan pemerintah sebelumnya sepakat perlu ada reformasi sistem peradilan pidana. Reformasinya adalah menjadikan KUHP sebagai konstitusi dasar untuk sistem peradilan pidana,” imbuhnya.

Fraksi Demokrat senidi menginginkan RKUHP ini tetap memasukkan Tipikor sebagai bagian RKUHP. Sementara Presiden sendiri masih tarik ulur saat bertemu KPK.

“Presiden sedang bentuk tim antara istana dan KPK. Jadi, Presiden belum percaya diri dengan itu,” jelas Erma.

(M Sahlan)