Tiga Petinggi Sinar Mas Didakwa Menyuap Anggota DPRD Kalteng

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 7,5 juta sebagai barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) dari total kesepakatan fee senilai Rp 30 juta yang melibatkan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Tangerang dalam gelar konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/3) yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, bersama Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) Sunarto, dan Juru Bicara MA, Suhadi. KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu, Hakim Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Pengganti Tuti Atikapada serta dua orang lainnya yang terdiri dari pihak swasta dan pengacara sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

Daulat.co – Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja didakwa melakukan penyuapan terhadap empat anggota DPRD Kalimantan Tengah. Suap sebesar Rp 240 juta diberikan agar DPRD Kalteng tak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah di Danau Sembuluh.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 240 juta,” kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Penyuapan itu dilakukan Eddy Saputra yang juga menjabat Wakil Dirut PT SMART bersama-sama Direktur Operasional Sinar Mas Wilayah Kalteng, Willy Agung Adipradhana dan Department Head Document and Lisense Perkebunan Sinar Mas Kalteng Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. Mereka memberi suap kepada anggota DPRD Kalteng yaitu Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada, dan Arisavanah.

Atas perbuatanya para terdakwa didakwa langgar Pasal 5 ayat 1 huruf a juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi joncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎

Dugaan suap ini bermula dari rapat paripuran DPRD Kalteng memperoleh laporan serta adanya pemberitaan media massa mengenai tujuh perusahaan sawit yang diduga lakukan pencemaran di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Salah satu perusahaan tersebut yaitu PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) di bawah PT Sinar Mas Agro Resources dan Technology (PT SMART).

RDP selain itu seharusnya juga membahas masalah tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), dan belum adanya plasma yang dilakukan PT Binasawit Abadi Pratama.

(Rangga Tranggana)