Tidak Layani Kesehatan Warganya, Kepala Daerah Terancam Sanksi Tegas

Mendagri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo

daulat.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan dikenakan sanksi tegas.

Mendagri enggan memberikan penjelasan secara rinci mengenai sanksi tegas bagi kepala daerah dimaksud. Namun secara garis besar tentu ada karena Program JKN-KIS merupakan Program Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

“Sanksinya ada, tapi tidak bisa saya sampaikan,” kata Tjahjo usai memberikan Penghargaan UHC kepada 4 Propinsi dan 120 Kabupaten dan Kota di Jakarta, Rabu (23/5).

Mendagri mengungkapkan, pihaknya mendapati laporan bahwa ada satu daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program JKN-KIS. Anggaran yang ada malah disimpan oleh pemerintah daerah tersebut. Pemerintah kemudian mengingatkannya melalui tangan penegak hukum seperti Kejaksaan maupun Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

“Ada satu daerah yang menyimpan dananya, itu ada. Kita ingatkan lewat tangan orang lain, lewat Kejaksaan, KPK. Segala macam cara kita dorong (implementasi Inpres 8/2018). Ada satu daerah disimpan enggak buat warganya, kenapa? Ya kita pinjam tangan orang lain, tangannya KPK, tangannya kejaksaan,” jelasnya.

Disampaikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota, memerintahkan bagi Bupati dan Walikota untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN dan memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS serta menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Selain itu, Bupati dan Walikota diperintahkan untuk memastikan BUMD mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya. Berikut memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

Melalui Inpres 8/2018, lanjut Mendagri, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota serta meminta Gubernur mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kemendagri juga menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah, dimana substansiya meminta kepala daerah mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Program JKN-KIS. Kepala daerah diminta mendorong seluruh warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan agar mendaftar sebagai peserta JKN KIS. Diharapkan, dengan semua warga menjadi peserta JKN-KIS, maka akan terdata berdasarkan by name by addres.

(Sumitro)