Tanri Abeng Tawarkan BUMR Pasca-Jokowi Bangun Infrastruktur

daulat.co – Pengusaha kawakan Tanri Abeng berpendapat, program infrastruktur yang dibangun pemerintahan Jokowi secara besar-besaran telah menjawab kebutuhan terhadap akses ekonomi yang luas. Selanjutnya tinggal memaksimalkan manfaatnya dengan program ekonomi.

“Infrastruktur itu kebutuhan. Dan yang paling penting sekarang memanfaatkan infrastruktur yang ada itu harus diikuti dengan kegiatan ekonomi,” ujar Tanri Abeng saat bersilaturrahmi ke rumah Cawapres 01 KH Ma’ruf Amin di Menteng, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Untuk menguatkan ekonomi, Tanri mengusulkan agar keberadaan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang ada di daerah bisa terus dikembangkan. Dengan demikian ekonomi arus bawah bisa bersinergi dengan yang skala lebih besar.

“Infrastruktur ada, lembaga ekonomi rakyatnya ada. Jadi kebijakannya tepat karena infrastruktur sudah ada dibangun,” ungkapnya.

Ditanya soal infrastruktur yang dibangun secara besar-besaran oleh Jokowi, Tanri menganggap hal itu sangat tepat. Sebab Malaysia dan negara-negara lain sudah membangun infrastruktur sejak lama.

“Barangkali kita terlambat aja, coba bandingkan Malaysia, China itu kan sesuatu yang logis aja, inftastruktur bisa lancarkan usaha dibidang ekonomi,” jelas Tanri.

Tanri Abeng juga mengingatkan selama ini cost ekonomi di Indonesia sangat besar karena kekurangan infrastruktur. Bahkan sekitar 24 persen dari PDB disedot buat ongkos dan pembiayaan lantaran tak adanya infrastruktur.

“Ekonomi mahal karena ya itu, kekurangan infrastruktur. Pelabuhan tidak cukup, bandara tidak cukup, jalan raya tidak cukup, itu sebabnya infrastruktur menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Its very clear. Kita tidak bisa membangun tanpa infrastruktur,” jelas Tanri Abeng yang juga mantan menteri BUMN era Presiden BJ Habibie.

“Dan terlalu tinggi biaya infrastruktur kita untuk bersaing secara global. Dan saya kira harus diturunkan sekitar 18 persen. Dan sekarang sudah turun sekitar 22 persen mungkin ya. Malah dulu pernah 26 persen. Jadi itu gak ada alternatif, have to get the infrastructure,” ujarnya.

Setelah infrastruktur selesai, kata Tanri, baru Indonesia bisa membangun lembaga-lembaga ekonomi. Tidak hanya ekonomi skala besar, tapi harus juga fokus pada yang kecil-kecil dan berbasis di masyarakat.

“Itulah yang saya bangun, Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang notabene adalah mengkorporasikan usaha-usaha kecil dan koperasi menjadi bersekala lebih besar,” jelasnya.

Kalau ekonomi rakyat berskala ekonomis, lanjut Tanri, maka dia bisa bekerjasama dengan yang besar. Pada saat dia bekerjasama dengan yang besar maka yang besar pun diuntungkan.

“Saya kasih contoh saja, kenap sih gak ada industri kakao di Indonesia karena 96 persen kebun coklat kita milik rakyat kecil, karena dia kecil dia tidak produktif, dia tidak berskala karena kalau dia kecil kalau saya industrial ke Indonesia darimana saya bisa dapatkan bahannya. Ketiga kualitasnya belom tentu cocok,” jelas Tanri.

Tatkala digabung dalam usaha milik rakyat, kata Tanri, maka dia menjadi berskala lalu kemudian efisien karena disesuaikan dengan kebutuhan industri, maka industri akan masuk.

“Kenapa industri enggak masuk karena kita tidak menggabung usaha-usaha berbasis kerakyatan yaitu kakao, teh, kopi bahkan palm oil sawit. Tapi sawit lumayan udah maju, karena sisa 46 persen sawit itu ditangan rakyat kecil. Tapi kalau kakao itu 98 persen, karet 96 persen,” beber Tanri Abeng.

(M Sahlan)