26 September 2020, 12:37

Tanah Rampasan Kasus Simulator SIM dari KPK jadi Milik Kementerian ATR/BPN

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) menerima penyerahan barang rampasan negara berupa lahan. Barang rampasan tersebut merupakan hasil pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdapat dua barang rampasan hasil pengusutan dua kasus yang dilakukan lembaga antikorupsi. Pertama, dari kasus korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kakorlantas Djoko Susilo.

Barang rampasan tersebut berupa satu bidang tanah senilai Rp 26.883.599.000. Lahan tersebut terletak di Jalan Paso RT 005 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.

Rampasan kedua, Kementerian ATR/ BPN juga menerima satu bidang tanah berikut bangunan senilai Rp 10.054.766.000. Aset tersebut terletak di Jalan Sikatan Nomor 6, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Aset ini diperoleh dari kasus yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.

Menteri ATR/ BPN, Sofyan Djalil mengatakan, total seluruh aset yang diterima oleh pihaknya senilai Rp 36.938.365.000. Dikatakan Sofyan, tanah dari kasus Djoko Susilo akan diperuntukkan sebagai lokasi Kantor Wilayah ATR/ BPN DKI Jakarta. Sementara tanah dari kasus Bambang Irianto diperuntukkan untuk Kantor ATR/ BPN Kota Madiun.

“Total seluruhnya yang diserahkan senilai Rp36.938.365.000,” ujar Sofyan Djalil, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2020).

Menurut Sofyan, dasar hukum penyerahan barang rampasan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/Pid/Tpk/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013 atas nama Terdakwa Djoko Susilo.

Kemudian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Sby tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Terdakwa Bambang Irianto.

Selain itu, Kepmenkeu Nomor: 27/KM.6/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian ATR/ BPN.

“Keputusan Nomor 137/KM.6/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian ATR/ BPN,” tutur Sofyan.

Penyerahan barang rampasan itu diwakili oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Lebih lanjut dikatakan Sofyan, pelaksana kegiatan ini adalah Deputi Bidang Penindakan dalam hal ini Koordinator Unit Kerja Labuksi (Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi) KPK.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Bukan Hanya 18 Lembaga, Emrus Dorong Instansi Manfaat Rendah Dibubarkan

Read Next

Update Covid-19 Pemalang 16 Juli: Pasien Positif Corona Tambah 8 Orang