Tabayyun Untuk PA 212 Solo Raya

Jakarta – Dua hari berselang setelah acara deklarasi dukungan terhadap paslon presiden no. 01 yang kami lakukan. Di tanggal 15 Maret, Persaudaraan Alumni 212 Solo Raya, mengeluarkan pernyataan sikap yang pada pokoknya: menganggap Pergerakan Islam Solo Raya saat melakukan deklarasi pada selasa malam lalu mengklaim dirinya sebagai Persaudaraan Alumni 212.

Padahal tidak satu pun dari point dalam nota dukungan maupun tausiah politik dalam acara tersebut, menggunakan nama persaudaraan alumni 212. Kalaupun ada kalimat yang menggunakan angka “212” itu terdapat dalam kalimat terakhir dalam alenia ke 2, yang selengkapnya berbunyi:

“Atas dasar spirit mengupayakan kehidupan kebangsaan yang semakin membaik, maka ulama yang merupakan representasi dari umat Islam yang tergabung dalam ulama 212 melakukan ijtima dan menelorkan 5 kriteria umum dan 5 kriteria khusus yang menjadi panduan umat dalam rangka mengikuti kontestasi Pilpres mendatang”

Selain dari kalimat tersebut, tidak satupun kami menggunakan rangkaian atau kata tunggal dengan kombinasi angka Persaudaraan, Persaudaraan Alumni, Persaudaraan Alumni 212, Alumni 212, PA 212, 212.

Hanya dalam satu kalimat tersebut kami menggunakan angka “212” tidak lebih tidak kurang. Dan jika dibaca dan dicermati dengan seksama dan dengan nalar yang sehat, sama sekali tidak menunjukkan adanya klaim atau mengatasnamakan diri. Bahkan sampai detik ini, kamipun heran dari mana datangnya istilah “klaim” itu.

Tapi biarlah… toh nanti waktu jua yang akan membuktikannya. Karna dalam psikologi manusia, seorang akan cenderung memegang atau menggapai apapun yang bias dipegang untuk menyelamatkan diri saat dalam kondisi terperosok dan hanyut dalam arus besar sungai.

Terlepas dari itu, menarik untuk disimak, bagaimana kemudian angka keramat “212” ini menjadi sebuah “baju” yang hanya boleh digunkanan oleh beberapa orang saja.

Padahal kalau melihat sejarahnya, 212 adalah momentum dimana umat islam hadir berbondong-bondong tanpa embel-embel politik dan kontestasi politik. Jutaan, bahkan ada sebagaian orang yang berkeyakinan puluhan juta muslimin, hadir di silang monas pada tanggal 2 Desember (bulan 12) di tahun 2016 lalu.

Mungkin bagi yang mempunyai ingatan kuat, dan hadir dalam peristiwa tersebut, ataupun hanya sekedar menyaksikan tanyangan ditelevisi, justru Presiden Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin saat itu terlihat hadir dan ikut dalam jama’ah yang menunaikan sholat jum’at. Dan tentunya masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang hadir.

Namun anehnya, kedua tokoh itu seolah hendak dihapus dari catatan sejarah. Justru orang yang tidak pernah menghadirinya mendadak menjadi peserta reuni. Ibarat kata, ga ikut sekolah, tapi ikut reunian.

Tapi sudahlah. Saya berpikir postif saja, bahwa sebetulnya orang tersebut hadir dalam acara 212 “asli” tapi tidak tertangkap kamera, sehingga wajar jika kemudian turut mengikuti reuni. Kalaupun tidak, bukan sesuatu yang prinsip untuk diperdebatkan panjang dan lebar. Terlalu menghabiskan energi, untuk sesuatu yang kurang bermanfaat.

Kembali ke persoalan pernyataan sikap dari persaudaraan alumni. Di angka ke dua, PA 212, mengikuti arahan sesuai ijtima’ ulama dan satu barisan untuk selalu: Memerangi faham komunisme, anti LGBT, anti penista agama, anti liberalism dan sekulerisme, anti penjajahan asing dan anteknya.

Bukannya mau mempersoalkan point-point tersebut diatas, hanya saja perlu kami ingatkan bahwa point-point tersebut sudah diatur dalam tata aturan hukum dan perundang-undangan. Bukan hanya kedua calon, bahkanpun misalnya, sekalipun yang disumpah untuk jadi Presiden adalah saya, maka sebagaimana UUD 45 saya harus berikrar:

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”

Secara eksplisit jelas dan tegas, Sumpah Presiden Republik Indonesia adalah memegang teguh UUD dan menjalankan aturan perundang-undangan. Lantas dimana permasalahnya? Mari kita kupas:

1. Memerangi Faham Komunis.

Apakah ada Presiden dan atau calon presiden yang berfaham komunis? Kalaupun benar ada siapa? Sebut nama. Tunjukkan pada kami orangnya, karena mustahil ada calon presiden yang berfaham komunis.

Sedang dalam peraturan KPU 15/2014 secara terang menuliskan point-point persyaratan yang diantaranya “Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.”

Pun dalam tata aturan perundangan di Republik ini masih ada aturan yang belum pernah dibatalkan yaitu, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Selain juga masih terdapat Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Lebih lanjut, sesunguhnya kalau saja kita mau melihat, membaca dan berbicara dengan jujur dan adil, justru Presiden Jokowi lah yang pada tanggal Pada tanggal 5 Juni 2015, telah mengirimkan surat bernomor R-35/Pres/06/2015 kepada Ketua DPR, untuk meminta bersama-bersama dengan Pemerintah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP).

Diantara pasal-pasal yang diajukan dalam rancangan tersebut terdapat pada Bagian kesatu dari Bab I Buku II R-KUHP ini berjudul “tindak pidana terhadap ideologi negara”.

Pengaturan terkait tindak pidana terhadap ideologi negara dalam R-KUHP terdapat pada Pasal 219 sampai dengan Pasal 221, masing-masing di bawah dua paragraf berbeda, yaitu berupa: (1) penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan (2) peniadaan dan pergantian ideologi Pancasila.
Anti LGBT.

Mungkin kita lupa, pada tanggal 6 februari 2018, pada saat Rapat Pansus RKUHP, DPR-RI menerima masukan dari hasil kajian MUI tentang LBGT dan pasal-pasal perzinaan. Justru KH. Ma’ruf Amin yang saat itu duduk sebagai Ketua MUI ngotot untuk mempidanakan pelaku LGBT disemua usia. Dan bahkan beliau masih berkeberatan ketika ancaman hukumannya tidak berat.

Masih kurang yakin? Atau perlu dilakukan tes kepada masing-masing pasangan capres-cawapres, bahwa dirinya dan keluarganya bukan pelaku LBGT dan siap memerangi LGBT? Nanti kalau digulirkan rencana tersebut, jangan-jangan ada lagi yang ngeles, ah tes itu bukan dari penyelenggara pemilu tidak perlu diikuti, seperti saat ramai tes baca al qur’an beberapa waktu silam.

2. Anti Penista Agama

Masalah inilah yang sering digunkan untuk menyerang paslon no 01. Anehnya mereka yang menggunakan alasan ini lupa, bahwa paslon no 01, memiliki wakil yang bernama KH. Ma’ruf amin, yang pada saat menjabat menjadi ketua MUI Pusat pengeluarkan fatwa adanya dugaan penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh Ahok. Dari kasus Ahok ini, GNPF MUI terbentuk, angka sacral 212 ditemukan.

Sejatinya kasus Ahok sudah selesai, saat Majelis Hakim memutus Ahok bersalah, menjatuhi hukuman dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Benar bahwa ada kasus penistaan, terdakwa sudah diadili dan menjalani hukuman, masih kurang apalagi?

Pun demikiian, masih beragam alasan lain, dimana, alasan yang dipakai, bahwa Paslon no. 1, didukung oleh orang-orang yang dulu mendukung Ahok.

Kalau hal ini yang dipermasalahkan, maka mari kita diskusikan secara mendalam di forum yang lain. Karena teramat panjang untuk diuraikan dalam kalimat. Dimana nantinya boleh jadi yang muncul dari diskusi bukan kebenaran melainkan hanya sebatas pembenaran-pembenaran sepihak.

3. Anti liberalism, sekulerisme hingga anti penjajahan dan anteknya.

Kiranya pembahasan ini sejalan dalam pembahasan masalah anti komunis diatas. Komunisme, liberalisme hingga anti penjajah, semuanya bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Secara eksplisit bahkan, dalam pembukaan UUD 45 ditegaskan bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

Karenanya mempersoalkan masalah yang sudah diatur dalam konstitusi adalah sesuatu sikap yang bodoh. Sehingga pembahasan dalam hal ini kita cukupkan.

Selanjutnya PA 212 Solo Raya, menuliskan bahwa PA 212 tetap istiqomah mendukung pasangan calon presiden hasil ijtima’ ulama yakni Prabowo dan Sandiaga Uno. Memang benar, bahwa dalam Keputusan Ijtima’ Ulama II tanggal 16 september 2018, pada keputusan pertama, kalimat terakhir secara harfiah, menuliskan rekomendasi tersebut.

Namun rekomendasi ini jelas berbeda dibanding dengan rekomendasi dari ijtima’ ulama I, dimana 2 nama kandidat cawapres yang direkomendasikannya berbeda sama sekali. Inkonsistensi justru muncul dari ijtima’ ulama itu sendiri. Sehingga tak ayal, jika Prof. Nassarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal berkomentar, “kalau ijtima’ menghasilkan ijma’, kalau jima’ menghasilkan orang.”

Terakhir, kami mengutip terjemahan surat al maidah ayat 8. “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Serta terjemahan surat Al Hujurat ayat 6:

“Wahai orang- orang yang beriman, jika ada seorang faasiq datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian.”

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami bukan mufasir, sehingga kami tidak akan menuliskan tafsir dari ayat tersebut. Silahkan membuka dan membaca kitab-kitab tafsir mashur. Kita disatukan dalam surat al maidah dan kita berbeda jalan dalam surat al maidah pula….
Wallahu a’alam bishowab.

A. Margono (Koordinator Pergerakan Islam Solo Raya)

(M Sahlan)