Suap Proyek SPAM, Eks Pejabat Kempupera Dicegah ke Luar Negeri

Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat memberikan keterangan kepada awak media terkait OTT yang melibatkan Bupati Purbalingga

Daulat.co – Mantan Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (Kasatker SPAM) Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Tampang Bandaso dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait proses penyidikan kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan SPAM Kempupera di sejumlah daerah.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan tindakan pelarangan seseorang ke luar negeri dalam penyidikan dengan tersangka BSU (Budi Suharto), Direktur Utama PT WKE (Wijaya Kusuma Emindo) dalam kasus dugaan suap terkait proyek SPAM terhadap Tampang Bandaso, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014 – 2016,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (12/2/2019).

Tampang merupakan salah satu saksi yang pernah diperiksa penyidik KPK pada 21 Januari 2019 lalu. Pencegahan ke luar negeri terhadap Tampang Bandaso berlaku selama enam bulan terhitung sejak 23 Januari 2019.

“Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri. Agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia,” ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan empat pejabat Kempupera dan empat pihak swasta sebagai tersangka. Empat pejabat Kempupera, yakni Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiar Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meira Woro Kustinah; Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba, Donny Sofyan Arifin.

Sementara empat tersangka yang diduga memberikan suap kepada empat pejabat tersebut yakni, Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma; dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.

Diduga suap itu diberikan agar keempat pejabat Kempupera itu mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama. Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Selain itu, pejabat Kempupera itu juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

KPK mengidentifikasi sekitar 20 proyek air minum Kempupera yang terindikasi diwarnai praktik suap. Proyek tersebut sebagian besar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

Sejauh ini sudah 16 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengembalikan uang yang mereka terima terkait proyek-proyek tersebut kepada penyidik KPK. Dari 16 PPK itu KPK telah menerima Rp 4,7 miliar. Pengembalian uang itu menguatkan dugaan terjadinya suap pada sekitar 20 proyek SPAM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).

“Diduga demikian, karena dalam proses penyidikan kemarin, kami mengidentifikasi cukup banyak proyek-proyek SPAM di Kempupera yang diduga terdapat indikasi suap di sana,” tutur Febri.

(Rangga Tranggana)