Suap Proyek Lippo Grup untuk Pelesiran Anggota DPRD Bekasi Ke Thailand

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (tengah) dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang salah satunya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

Daulat.co – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand. Diduga penerimaan itu terkait izin proyek pembangunan Meikarta, Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar nama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand. “KPK telah memegang daftar nama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau pihak lain yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand,” ucap Febri Diansyah, Senin (14/1/2019).

Ditegaskan Febri, KPK meminta kepada para anggota DPRD Bekasi untuk koperatif mengembalikan ke KPK jika mendapatkan fasilitas atau uang tersebut. “Agar koperatif dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini,” tegas Febri.

Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung siang tadi mengaku mengetahui adanya uang untuk anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dipakai untuk berpelesir ke Thailand.

“Saya diberi Neneng Rahmi. Saya, pertama Rp 400 juta, berikutnya Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Bilangnya, ‘Ini ada dari Lippo buat Ibu’,” ungkap Neneng dalam kesaksiannya.

Neneng Rahmi yang dimaksud adalah Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Dikatakan Neneng Hasanah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta memang dibahas oleh anggota dewan.

“Betul (berproses di DPRD Kabupaten Bekasi). Saya dengar begitu (ada pemberian uang ke dewan), bilangnya dewan dikasih dia (Neneng Rahmi),” kata Neneng.

KPK diketahui baru menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap Meikarta. Kesembilan orang tersebut yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Proyek tersebut diketahui merupakan milik Lippo Grup.

Dari sembilan, Empat orang sudah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Bandung. Keempat terdakwa itu yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

(Rangga Tranggana)