2 March 2021, 02:50

Suap Komisioner KPU dan Rencana PAW Caleg Pengganti Alm Nazarudin Kiemas

daulat.co – Berbagai cara dilakukan agar kader sekaligus Caleg PDIP Harun Masiku duduk di kursi Senayan. Sejumlah pihak diduga terlibat dalam upaya melanggengkan Harun menjadi Anggota DPR RI 2019-2024. Tak terkecuali disinyalir beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Harun merupakan calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP yang maju dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I nomor urut 6. Dapil tersebut meliputi Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Namun dalam Pileg 2019, Harun tak terpilih menjadi anggota DPR.

Seiring waktu berjalan, ada harapan Harun duduk di kursi DPR. Mengingat Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas tutup usia pada Maret 2019. Nazarudin Kiemas merupakan adik dari suami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, almarhum Taufiq Kiemas. Harun disebut-sebut mempunyai hubugan dekat dengan pengurus DPP PDIP.

Seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pada awal Juli 2019 memerintahkan seorang advokat bernama Doni untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

“Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers, di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2020) malam.

Tak sampai satu bulan atau 19 Juli 2019 Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut. Dalam putusannya, MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu (PAW).

Penetapan MA ini menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Namun, KPU dalam Rapat Pleno pada 31 Agustus 2019 menetapkan caleg lainnya Riezky Aprilia sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas.

Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, kata Lili, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.

Terkait proses tersebut, Saeful yang dikabarkan staf di DPP PDIP menghubungi mantan Anggota Bawaslu sekaligus mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridelina yang merupakan orang kepercayaan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Saeful bermaksud meminta Agustiani untuk melobi Wahyu agar mengabulkan Harun sebagai anggota DPR PAW.

“SAE (Saeful) menghubungi ATF (Agustiani Tio Fridelina) dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR (Harun Masikun) sebagai PAW,” ucap Lili.

Agustiani Tio Fridelina selanjutnya mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu Setiawan untuk membantu proses penetapan Harun. Wahyu Setiawan pun menyanggupi membantu dengan membalas ‘Siap, mainkan!’.

Bak peribahasa ‘tak ada makan siang gratis’, Wahyu memasang tarif Rp 900 juta untuk merealisasikan permintaan tersebut. Untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dua kali proses pemberian.

Pertama pada pertengahan Desember 2019. Dimana seorang sumber yang masih didalami penyidik KPK memberikan uang Rp 400 juta yang ditujukan pada Wahyu melalui Agustiani, Doni dan Saeful. Dari jumlah itu, Wahyu menerima uang sebesar Rp 200 juta dari Agustiani di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Adapun pemberian kedua diduga terjad, pada akhir Desember 2019. Saat itu Harun memberikan uang kepada Saeful sebesar Rp 850juta melalui salah seorang staf di DPP PDIP.

Kemudian Saeful memberikan Rp 150 juta kepada Doni. Sedangkan sisanya, sebanyak Rp 700 juta yang masih berada di tangan Saeful dibagi menjadi Rp 450 juta untuk Agustiani dan Rp 250 juta untuk operasional. Dari Rp 450 juta yang diterima Agustiani, sekitar Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk Wahyu.

“Uang masih disimpan oleh ATF,” tutur Lili.

Berdasarkan hasil rapat Pleno pada Selasa (7/1/2020), KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW dan tetap pada keputusan awal. Setelah gagal di Rapat Pleno KPU, Wahyu kemudian menghubungi Doni menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi PAW.

Wahyu pada Rabu (8/1/2020) meminta sebagian uangnya yang masih berada di tangan Agustiani. Setelah hal ini terjadi, sambung Lili, Tim KPK melakukan OTT.

“Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang Rp 400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk Dollar Singapura,” ucap Lili.

Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK akhirnya menyimpulkan adanya dugaan suap terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024.
Sejalan dengan penyidikan itu, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Yakni, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pun demikian, KPK masih enggan mengungkap identitas pengurus DPP PDIP tersebut, termasuk saat dikonfirmasi pengurus yang dimaksud merupakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Lembaga antikorupsi berjanji akan mendalami hal tersebut dalam proses penyidikan.

“Itu mungkin di proses penyidikan. Saya tidak tahu persis soal keterangan apakah itu Pak Hasto atau bukan. Karena kita fokusnya Komisioner KPU,” tandas Lili.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menpora Sampaikan 5 Program Prioritas kepada Organisasi Kepemudaan

Read Next

Kasus Kekerasan Anak Merupakan Fenomena Gunung Es