28 February 2021, 07:44

Suap Dirkeu PT AP II, KPK Tetapkan Dirut PT INTI Tersangka

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (PT INTI), Darman Mappangara (DMP) sebagai tersangka. Darman dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo Tahun 2019.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Proyek BHS diketahui dikerjakan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Adapun PT. Angkasa Pura Propertindo merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura II.

Penetapan tersangka Darman merupakan pengembangan kasus ini yang sebelumnya telah menjerat Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) Tbk, Andra Agussalam (AYA) dan staf PT. INTI, Taswin Nur (TSW).

“Dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Setelah menemukan bukti pemulaan yang cukup, KPK melakukan Penyidikan baru dengan tersangka DMP, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero,” ucap Febri.

Dalam kasus ini, Darman selaku Direktur Utama PT INTI diduga bersama-sama Taswin memberi suap kepada Andra selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) untuk “mengawal” agar proyek Baggade Handling System (BHS), dikerjakan oleh PT INTI.

Dijelaskan Febri, PT INTI (Persero) pada tahun 2019 mengerjakan beberapa proyek di PT Angkasa Pura II (Persero). Yakni, Proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) Rp 106,48 miliar; Proyek Bird Strike Rp 22,85 miliar; Proyek pengembangan bandara Rp 86,44 miliar.

Selain itu, PT INTI memiliki Daftar Prospek Project tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo. Adapun rincian Daftar Prospek Project tambahan itu yakni Proyek X-Ray 6 bandara senilai Rp 100 miliar; Baggage Handling System di 6 bandara senilai Rp125 miliar; Proyek VDGS Rp75 miliar; dan Radar burung Rp 60 miliar.

“PT INTI (Persero) diduga mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan tersangka AYA yang merupakan Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero). Tersangka AYA diduga menjaga dan mengawal proyek-proyek tersebut supaya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT INTI (Persero),” ujar Febri.

Dalam pengusutan kasus ini, kata Febri, KPK mengidentifikasi komunikasi antara tersangka Darman dan Andra terkait dengan pengawalan proyek-proyek tersebut.
Selain itu, sambung Febri, Darman juga memerintahkan Taswin selaku staf PT INTI untuk memberikan uang pada Andra.

“Terdapat beberapa “aturan” yang diberlakukan, yaitu: Dalam bentuk tunai, jika jumlah besar maka ditukar USD atau SGD, menggunakan kode “buku” atau “dokumen”,” kata Febri.

Terkait hal itu, Taswin pada 31 Juli 2019 meminta sopir Andra untuk menjemput uang yang disebut dengan kode “barang paket” di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB. Kemudian Taswin memberikan uang sejumlah Rp1 miliar dalam bentuk SGD96.700 yang terdiri dari 96 lembar pecahan 1.000 dan 7 lembar pecahan 100.

“Sekitar pukul 20.00 WIB, TSW bertemu dengan sopir AYA untuk penyerahan uang. Sesaat setelah penyerahan tersebut, Tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap TSW dan sopir AYA di pusat perbelanjaan tersebut,” ucap Febri.

Atas dugaan itu, Darman dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“KPK kembali mengingatkan pada Penyelenggara Negara di BUMN dan BUMN agar menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan bisnisnya. Praktek suap antar BUMN ini dapat sangat merugikan bagi BUMN dan sekaligus merupakan praktek yang sangat miris, karena semestinya
dengan kewajiban dan standar GCG yang lebih kuat di BUMN dapat menjadi contoh bagi praktek pencegahan korupsi di sektor Swasta,” urai Febri.

“Proses pemilihan unsur Pimpinan BUMN atau BUMD juga perlu menjadi perhatian. Rekam jejak dan dugaan keterlibatan dalam kasus-kasus korupsi atau kejahatan lain dari calon Direksi di posisi sebelumnya mestinya juga menjadi perhatian serius,” sambungnya. (Rangga Tranggana).

Read Previous

Inilah Susunan Fraksi MPR RI Periode 2019-2024

Read Next

Suap Restitusi Pajak PT WAE, KPK Jebloskan 3 Pegawai Ditjen Pajak ke Bui