3 March 2021, 02:58

Suap Bansos Covid, KPK Periksa Direktur PT Pertani & Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR

KPK

daulat.co – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Direktur Operasional PT. Pertani, Lalan Sukmaya dan Direktur Bumi Pangan Digdaya, Achmad Gamaludin Moeksin, Selasa (26/1/2021).

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, Lalan Sukmaya dan Gamaludin Moeksin akan diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

“Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JPB (Juliari P(km . Batubara),” ucap Ali saat dikonfirmasi.

Selain Lalan Sukmaya dan Gamaludin Moeksin, dalam mengusut kasus suap bansos ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa Direktur Utama Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode; Staf Ahli Mensos yang juga kader PDIP Restu Hapsari; dan Kepala Bagian sekertariat Komisi VIII DPR, Sigit Bawono Prasetyo.

Ketiganya diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos di Kemsos, Adi Wahyono.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW,” ujar Ali.

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Sigit. Namun, Komisi VIII DPR memiliki ruang lingkup tugas salah satunya di bidang sosial dengan mitra kerja Kementerian Sosial.

Bahkan, tim penyidik telah menggeledah rumah orangtua Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus pada Selasa (12/1/2021). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan bansos.

Selain itu, penyidik juga sudah memeriksa Muhammad Rakyan Ikram, adik dari Ihsan Yunus yang diduga turut menggarap proyek pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Diduga Wakil Bendum PDIP itu bersama dua anak buahnya menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Pada periode kedua pelaksanaan paket bansos, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 hingga Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ratusan WNA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Konsisten

Read Next

Sinergi Dengan Tim DVI Polri, Dukcapil Terbitkan Akta Kematian 53 Korban SJ-182