27 January 2021, 20:31

Suap Bansos Covid, KPK Geledah Rumah Orang Tua Politikus PDIP

KPK

daulat.co –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Jakarta, dan Bekasi, Selasa (12/1/2021). Dua lokasi itu yakni rumah di Jalan Raya Hankam Cipayung, Jakarta Timur, dan rumah di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan informasi, salah satu rumah yang digeledah merupakan orang tua Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus. Belum diketahui secara pasti kaitan penggeledahan rumah tersebut dengan penyidikan kasus ini, namun Komisi VIII memiliki ruang lingkup tugas salah satunya di bidang sosial.

“Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi yaitu, Rumah Jl. Raya Hankam Cipayung, Jakarta Timur dan Perum Rose Garden, Jatikramat, Jati Asih, Kota Bekasi,” ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (12/1/2021).

Namun, Ali belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai proses penggeledahan ini. Mengingat proses penggeledahan masih berlangsung. Yang jelas, kata Ali, Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang telah menjerat salah satunya mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

“Proses kegiatan saat ini masih berlangsung dan Informasi lebih lanjut akan kamis sampaikan setelah kegiatan selesai,” ujar Ali.

Tim penyidik sebelumnya telah menggeledah kantor milik sejumlah rekanan atau vendor Kemsos dalam penyediaan dan penyaluran bansos. Pada Senin (11/1/2021), tim penyidik menggeledah Kantor PT Junatama di Metropolitan Tower, Jakarta Selatan dan Kantor PT Mesail Cahaya Berkat di Soho Capital, Jakarta Barat. Pada Jumat (8/1/2021), tim penyidik menggeledah Kantor PT ANM dan PT FMK di Gedung Patra Jasa, Jakarta Selatan.

Dalam penggeledahan di empat lokasi itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting berkaitan dengan pengadaan bansos yang digarap para rekanan.

Diketahui, terdapat total keseluruhan 14 tahap pengadaan dan panyaluran bansos yang dikerjakan oleh ratusan rekanan. KPK sejauh ini mengidentifikasi terdapat sekitar 272 kontrak terkait pengadaan serta penyaluran paket bansos berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek dengan anggaran senilai Rp 5,9 triliun. Para rekanan itu mendapat kuota dan kontrak dengan nilai yang bervariasi.

Informasi yang dihimpun, PT Junatama Foodia menggarap 1.613.000 paket sembako untuk tahap 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Kemudian, PT Mesail Cahaya Berkat disebut turut menggarap paket sembako untuk tahap 7. Sementara PT FMK mendapat paket pekerjaan dengan total 1,23 juta paket penyediaan sembako untuk tahap 8, 9, 10, 11 dan 12.

Sementara, PT ANM yang juga menjadi rekanan Kemsos diduga memiliki afiliasi dengan PT FMK. KPK sendiri sedang mendalami para vendor, termasuk proses penunjukkan mereka menjadi vendor penyedia dan penyalur paket sembako. Beberapa rekanan yang sudah didalami yakni PT Bumi Pangan Digdaya dan PT Tigapilar Agro Utama, PT Mandala Hamonangan Sude.

KPK sejauh ini baru menetapkan Juliari P. Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I. M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Diduga Juliari dan dua anak buahnya m menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Rasuah itu bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Diduga penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Sementara pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Gubernur Bengkulu Terseret Pusaran Suap Benih Lobster

Read Next

Emanuel Melkiades Dorong Peran Aktif Tokoh Masyarakat Sukseskan Vaksinasi CoronaVac