24 September 2020, 06:13

Soroti Anggaran Penanganan Covid-19, KPK Bentuk 23 Satgas Khusus

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk 23 satgas khusus untuk mengawasi program-program pemerintah berkaitan dengan penanganan pandemi corona atau covid-19. Puluhan satgas yang terdiri dari 15 satgas di Kedeputian Pencegahan dan delapan satgas khusus di Kedeputian Penindakan itu untuk mengawasi pengelolaan anggaran penanganan pandemi yang mencapai Rp 695,2 triliun.

Pembentukan tim khusus di Kedeputian Penindakan sebagai respon KPK atas kerawanan dan potensi korupsi. Sedangkan di bidang pencegahan, 15 Satgas bekerja untuk menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring di tingkat pusat maupun daerah.

“Khusus untuk pandemi Covid-19, KPK sudah membentuk 15 satgas pencegahan dan 8 satgas penindakan,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2020 secara daring, Selasa (18/8/2020).

Firli mengklaim tidak sedikit upaya yang dilakukan KPK untuk mengawasi pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Pun termasuk penyaluran bantuan sosial sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Tak hanya membentuk Satgas di Kedeputian Penindakan dan Pencegahan, KPK juga meluncurkan aplikasi Jaga Bansos untuk membuka ruang kepada masyarakat melaporkan penyimpangan yang terjadi. Selain itu, KPK juga melakukan kajian-kajian untuk memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya korupsi.

Pimpinan KPK, kata Firli, bahkan membagi tugas untuk menyambangi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan program-program penanganan covid-19 berjalan tanpa penyimpangan. “Kita akan terus bekerja ingin memastikan bahwa seluruh program penanganan Covid 19 ini tepat sasaran, tepat waktu, jumlahnya benar secara formil, dan benar secara materil tidak terjadi penyimpanangan dan tidak terjadi korupsi,” tutur Firli.

Dari 15 Satgas khusus di Kedeputian Pencegahan, terdapat satu Satgas yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim tersebut menganalisi dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan Covid-19.

“Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan K/L serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat,” ucap Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menambahkan.

Selain itu, terdapat sembilan satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan yang bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, LKPP, dan APIP. Satgas itu untuk mendampingi pemda dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

“Sementara dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK membentuk lima satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemda dengan anggaran total Rp 695,20 triliun,” ujar Lili.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

75 Tahun Indonesia Merdeka, Puan Tekankan Penguatan Gotong-royong Mewujudkan Indonesia Maju

Read Next

Jalani Hukuman, Terpidana Mikael Kambuaya Mulai Huni Rutan Bepura Papua