28 January 2020, 12:10

Soal Harun Masiku, Wahyu Setiawan Akui Berkomunikasi Dengan PDIP

daulat.co – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rabu (15/1/2020). Dalam sidang yang digelar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DKPP menghadirkan KPU dan Bawaslu sebagai pihak pengadu, serta Wahyu Setiawan selaku pihak teradu.

Disebutkan, UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memandatkan DKPP memeriksa para penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik. Perkara pertama yang disidangkan DKPP pada 2020 ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja dan Mochammad Afifuddin.

Pengaduan yang dilakukan oleh para Pengadu ini diterima oleh DKPP setelah Wahyu ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diadukan karena diduga meminta atau menerima hadiah untuk meloloskan Calon Legislatif (Caleg) Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PDI Perjuangan.

Dalam pokok aduannya, para Pengadu menyebut Wahyu telah melanggar sumpah jabatan dan prinsip mandiri serta tidak bersikap profesional berkaitan dengan tindakannya. DKPP memastikan sidang tertutup ini tidak akan masuk pada ranah proses hukum yang ditangani oleh KPK. Pasalnya, kewenangan DKPP terbatas pada dugaan pelanggaran etik.

Dalam sidang etik DKPP, Wahyu Setiawan mengaku PDIP sedari awal memasukkan nama Harun Masiku di daftar caleg terpilih. “Usulan PDIP perjuangan itu sebenarnya bukan usulan baru. Sudah ada sejak rapat pleno penetapan caleg terpilih. Pada waktu itu PDIP mengusulkan dua usulan. Pertama pergantian calon terpilih di dapil Kalimantan Barat yang kedua di dapil Sumsel,” terang Wahyu dalam sidang.

Dari dua usulan itu, kata Wahyu, hanya usulan di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang memenuhi syarat. Sedangkan usulan memasukan nama Harun Masiku di Dapil Sumsel tidak dapat dilaksanakan.

“Dalam rapat pleno terbuka PDIP menyampaikan akan meminta fatwa kepada MA. Sikap KPU tentu saja mempersilakan bagi partai pemilu mengambil langkah-langkah,” ungkap Wahyu.

Kemudian pada surat kedua, PDIP kembali melayangkan surat dengan melampirkan fatwa hukum putusan Mahkamah Agung (MA) soal pergantian antar waktu (PAW). Namun, KPU menolak putusan MA dijadikan dalil.

“Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring surat yang ketiga yang kemudian menjadi masalah,” tutur Wahyu.

Sebelum peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas KPK, Wahyu mengakui aktif menjalin komunkasi dengan dua orang kader PDIP Doni dan Saiful. Saat itu Wahyu menyampaikan bahwa usulan memasukan Harun Masilu tidak dapat dilaksanakan.

“Saya juga sudah berkomunikasi kepada PDI Perjuangan lalu orang-orang yang menghubungi saya. Baik di kantor maupun di luar sedari awal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan,” ucap Wahyu.

Ia enggan memberikan penjelasan lebih detail terkait intensitas pertemuan dengan orang-orang tersebut. “Supaya tidak ada salah paham bukan berarti saya tidak terbuka tetapi memang dalam proses itu semua sudah saya ungkapkan kepada penyidik,” ujar Wahyu.

Sementara itu, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, pihaknya akan menggelar pleno usai sidang etik. Kata Muhammad  keputusan akan dilakukan besok, Kamis, 16 Januari 2020.

“Kita berharap cepat, setelah kita sidang siang ini mudah-mudahan dalam waktu, rencananya sore ini kita akan plenokan hasil sidang itu,” ujar Muhammad, di Kantor KPK, Jakarta.

Pada kesempatan ini Muhammad memastikam sidang etik tak berkaitan dengan pengunduran diri Wahyu. Pasalnya, hal itu tak menggugurkan kewenangan DKPP memeriksa secara etik.

“Jadi, secara administrasi beliau mengundurkan diri ke Presiden. Nah, sepanjang Presiden belum menerbitkan SK, maka status WS masih komisioner KPU,” kata Muhammad.

Dalam peraturan diterangkan, pemberhentian anggota KPU didasari tiga hal. Pertama karena meninggal, karena tak memenuhi syarat dan yang terakhir karena diberhentikan secara tidak hormat.

“Diberhentikan secara tidak hormat salah satunya adalah melanggar sumpah janji ato kode etik,” tutur Muhammad. (Rangga Tranggana)

Read Previous

Kemenag: Hak Kekayaaan Intelektual PTKI Terus Meningkat

Read Next

Pemerintah Jamin Kehadiran Negara di Seluruh Wilayah RI