Soal BBM, Rakyat Kecil Jadi Orientasi Kebijakan Jokowi

SPBU
SPBU

Daulat.co – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga Premium. Pasalnya, premium adalah bahan bakar yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil,” ujar Sekretaris Tim Kampanye #01 Hasto Kristiyanto, Kamis (11/10/2018).

Hasto menjelaskan, pembatalan kenaikan harga premium tersebut senafas dengan watak kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu mendengarkan suara rakyat, ditempat yang paling pelosok sekalipun.

“Tradisi blusukan yang terus dilakukan Pak Jokowi telah membangun kepekaan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” lanjutnya.

Pada saat bersamaan, lanjut Hasto, kebijakan energi Pemerintahan Jokowi menunjukkan arah yang tepat, yang ditandai dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi.

Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), beber Hasto, pemwrintah terus mengembangkan berbagai jenis bauran energi, seperti pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi; dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terus dikembangkan.

“Dengan demikian kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax menjadi Rp 10.400/liter dari Rp 9.500, dan pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan pentingnya aspek keadilan di dalam pengaturan harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” jelas Hasto.

Pada bagian akhir, Hasto menegaskan bahwa politik itu dilihat dari keputusan akhir. Bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga BBM, merupakan hal yang wajar.

“Keputusan pembatalan harga premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden, dan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonomi Presiden.”

(M Sahlan)