24 November 2020, 22:02

Skandal Joko Tjandra, Polri dan Kejagung Cuekin Permintaan KPK Kirim Berkas

Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Agung RI

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menerima berkas dan dokumen skandal Joko Soegiarto Tjandra dari Bareksrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal, lembaga antikorupsi telah dua kali melayangkan surat permintaan itu ke dua lembaga penegak hukum tersebut.

“Benar, Tim Supervisi (KPK) telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari prkara trsebut, baik dari bareskrim maupun kejagung, tapi hingga saat ini belum kami peroleh,” ungkap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2020).

KPK menilai penting berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung untuk mendalami penanganan skandal Joko Tjandra. Terlebih, lembaga antikorupsi telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Joko Tjandra dari masyarakat. Pun termasuk salah satunya dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

“Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan Tim Supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah,” ucap dia.

KPK tak menutup kemungkinan akan membuka penyelidikan baru dari telaah tersebut, termasuk menyelidiki keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum disentuh.

“Sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap kluster-kluster yang belum tersentuh,” ujar Nawawi.

Diketahui, KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi skandal Joko Tjandra yang ditangani Bareksrim Polri dan Kejagung. Supervisi ini berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditekankan Nawawi, supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diamanatkan dan termaktub dalam undang-undang. Sebab itu, Bareskrim Polri dan Kejagung harus mentaatinya.

“Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang,” tegas Nawawi.

Skandal Joko Tjandra yang ditangani kepolisian dan kejaksaan saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari; mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra.

Sedangkan Polri menangani kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar red notice Polri yang menjerat mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte; mantan Kabiro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo; serta pengusaha Tommy Sumardi.

Selain itu, Polri juga menangani kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Prasetijo, Joko Tjandra dan mantan pengacaranya Anita Kolopaking. Kasus tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, mencuat sejumlah pihak yang diduga turut terlibat dan belum diproses hukum. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk turut mengusut rentetan skandal Joko Tjandra.

“ICW beranggapan KPK harus segera bertindak dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara ini. Sebab, ICW meyakini masih banyak peran dari pihak-pihak lain yang belum terungkap secara terang benderang,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya.

ICW pun mendesak KPK mencermati setiap fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan skandal Joko Tjandra, termasuk dalam perkara dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung. Hal ini penting untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain dalam perkara suap pengurusan fatwa Kejaksaan Agung ke Mahkamah Agung.

Salah satu fakta penting yang sepatutnya dicermati KPK, yakni mengenai keterangan Rahmat yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Pinangki pada Senin (9/11/2020) kemarin.

Rahmat yang disebut sebagai pihak yang memperkenalkan Pinangki kepada Joko Tjandra membenarkan adanya pernyataan Pinangki mengenai sosok ‘king maker’ yang akan ‘mengurus’ agar Joko Tjandra tidak dieksekusi.

Rahmat selain itu juga sempat menyinggung atasan Pinangki yang disebutnya akan mengkondisikan saat dirinya dipanggil untuk diperiksa Jamwas Kejagung.

“KPK dapat memulai dengan pengakuan dari saksi Rahmat yang menyebutkan bahwa Pinangki sempat mengatakan bahwa atasannya sudah mengkondisikan perkara ini. Pertanyaan lanjutannya Siapa atasan yang dimaksud? Apakah atasan dari institusi tempat dimana Pinangki selama ini bekerja?,” ucap Kurnia.

Kurnia juga mengkritisi belum diresponnya permintaan KPK. ICW, kata Kurnia, mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK.

“Dalam hal ini KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi disertai dengan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim agar segera menyerahkan berbagai dokumen terkait kasus yang melibatkan Joko S Tjandra, namun sepertinya tidak ditindaklanjuti dengan baik,” tutur Kurnia.

Menurut Kurnia, penting untuk ditegaskan bahwa saat ini telah ada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penegak hukum lain, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memberikan akses bagi KPK untuk melakukan supervisi terhadap perkara yang sedang mereka tangani.

Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 menyebutkan bahwa KPK berwenang  meminta kronologis dan juga laporan perkembangan penanganan perkara yang sedang dikerjakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan;

“Hal ini penting dilakukan oleh KPK, untuk menyelidiki kemungkinan adanya aktor lain yang juga terlibat dalam pelarian Joko S Tjandra. Misalnya saja, KPK harus menelisik lebih jauh, hal-hal apa yang mendasari Joko S Tjandra dapat percaya begitu saja dengan Pinangki Sirna Malasari, sedangkan di waktu yang sama, Pinangki tidak memiliki jabatan khusus di Kejaksaan Agung. Apakah mungkin ada petinggi institusi tertentu yang menjamin bahwa ia dapat membantu Joko S Tjandra?,” ungkap Kurnia.

Terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menyatakan akan mengingati Kejagung perihal permintaan supervisi KPK. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan namun belum juga diberikan dokumen-dokumen itu oleh Kejagung, kata Barita, Komjak akan menyurati Kejaksaan agar segera memberikan dokumen-dokumen kasus Djoko Tjandra.

“Tapi kalau memang ada hambatan begitu, tentu kita (Komjak) memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan segera diserahkan. Tapi sekiranya dalam waktu kedepan juga belum, menurut batasan yang wajar, tentu Komisi akan menyurati agar segera membantu tugas-tugas itu,” ungkap Barita saat konfirmasi terpisah.

Barita tak sepakat jika ada opini yang menyebut Kejagung tak mau memberikan berkas kepada KPK. Menurut Barita, belum diberikan pemberian dokumen itu lantaran persoalan administratif antar lembaga saja.

“Soal waktu saja yang saya kira, sebab tidak ada kendala untuk Kejaksaan untuk menyerahkan dokumen itu, karena itu juga merupakan bagian dari lembaga penegak hukum, saya kira Kejaksaan cukup terbuka untuk itu (menyerahkan dokumen),” kata Barita.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jadi Tersangka, Eks Anggota DPR Irgan Chairul Mahfiz Dijebloskan ke Bui

Read Next

KPK Ingatkan Kepala Daerah Di NTB Tak Pakai Bansos untuk Kepentingan Pilkada