Sharing APBD 2019 Akan Bantu Proses Penyiapan Kawasan Transmigran

http://daulat.co/wp-content/uploads/2018/12/Mendes-PDTT.jpg

daulat.co – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa sharing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 akan digunakan untuk membantu proses penyiapan kawasan hingga pengiriman para transmigran. Ia mengaku bangga dengan komitmen para pemerintah daerah yang mendukung transmigrasi.

“Saya berterimakasih kepada gubernur beserta para bupatinya, yang bukan hanya menyiapkan, tapi juga ikut menganggarkan APBD-nya juga. Ini bentuk partisipasi dan komitmen yang membanggakan,” kata Mendes PDTT baru-baru ini usai menandatangani nota kesepahaman APBD 2019 untuk lima provinsi dan enam kabupaten/kota yang melakukan sharing kawasan transmigrasi di Jakarta.

Mendes PDTT menuturkan bahwa masyarakat yang mengikuti program transmigrasi akan mendapatkan lahan dan rumah yang memadai. Tak hanya itu, para transmigran juga akan diberikan biaya hidup selama 18 bulan, dengan nominal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.

“Kita sudah merubah business model transmigrasi kita. Kalau dulu kita menyediakan tanah, mengirim orang. Di model transmigrasi saat ini, selain kita kirim orang, disediakan tanah, kita mix dengan masyarakat lokal di sana, dan kita kaitkan dengan program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan),” ucap Mendes PDTT.

Dengan program Prukades tersebut menurut Mendes PDTT, akan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait dan dunia usaha sebagai penyedia sarana pasca panen. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian market (pasar) untuk kawasan transmigrasi.

“Kita pastikan mereka, para transmigran, sudah tidak pusing lagi untuk memikirkan market. Jadi added value- nya (untuk nilai tambah) juga akan menjadi lebih tinggi,” tutur Mendes PDTT.

Untuk diketahui, sharing APBD 2019 kepada lima provinsi dan enam kabupaten/kota terdiri atas daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigrasi. Daerah asal transmigran di antaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan daerah tujuan transmigrasi di antaranya Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Lamandau.

(M Nurrohman)