Seven Strategic Studies: Seruan Boikot Pemilu Perlu Dikritik Keras!

http://daulat.co/wp-content/uploads/2019/01/KPU.jpeg

PADA awal tahun 2019, masyarakat Indonesia disuguhi berbagai isu hoax di media sosial dan politik yang mengedepankan tingkah-tingkah yang sensasional. Pemilu sebagai pesta rakyat sedang menuju titik didih, namun demikian tidak dengan dampaknya terhadap masyarakat pada umumnya.

Harapan akan mendapatkan pencerdasan dan pendidikan politik dari panutan-panutan yang akan dipilihnya seakan sirna berganti dengan saling tuding dan mencaci maki, bahkan mengarah pada tindakan kontra demokrasi. Sebut saja seruan boikot pemilu 2019 dan dugaan upaya-upaya pendelegitimasian proses pemilu serta penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tentu hal ini harus menjadi perhatian berbagai pihak, karena kita tidak ingin penyelenggaraan pemilu yang diharapkan berlangsung demokratis dan Jurdil tercoreng oleh tindakan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan untuk menanggapi hal tersebut di atas.

Pertama, ramainya produksi hoax dan politik sensasional tentu bertujuan untuk meraih dukungan masyarakat dan menaikan elektabilitas setinggi-tingginya melalui pembentukan opini publik.

Hal ini justru menunjukkan bahwa para politisi tersebut tidak memiliki modal sosial yang cukup dan miskin jaringan politik. Survei terakhir dari salahsatu lembaga survei menunjukkan selisih yang cukup jauh antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandi, yakni di kisaran 20 persen.

Isu hoax yang di alamatkan ke kubu Prabowo-Sandi sangat berpengaruh terhadap pergerakan elektabilitas capres-cawapres tersebut. Kubu oposisi sepertinya sulit untuk melesat naik. Sementara di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kerap memainkan politik sensasional harus menerima nasib nol koma.

Survei LSI terakhir hanya 0,1 persen. Sehingga dalam hal ini, strategi politik yang digunakan politisi sekiranya segera dirubah. Di samping tidak mencerdaskan publik, juga tidak berkorelasi dengan peningkatan elektabilitas karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan politik yang kuat.

Kedua, tudingan serius terhadap ketidaknetralan KPU yang disertai seruan boikot pemilu merupakan tindakan kontra demokrasi yang perlu dikritik keras. KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan tidak terlalu jauh dan reaktif dalam bertindak menyelesaikan persoalan yang diduga sebagai upaya pendelegitimasian kerja-kerjanya.

Oleh karena itu, kontrol yang kuat dari gerakan sipil sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis politik.

Ketiga, sosialisasi mengenai aturan main pemilu kepada peserta pemilu dan masyarakat pemilih harus dilakukan lebih massif, mengingat masih banyak masyarakat belum memahami aturan main pemilu dan menyebabkan kerap kali keputusan dan sikap yang diambil KPU menimbulkan gejolak yang menguras energi politik.

Keempat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diharapkan memiliki sikap yang responsif terhadap permasalahan pemilu yang terjadi dan berpotensi terjadi. Bagaimana pun anggapan merosotnya kepercayaan publik terhadap wibawa dan integritas penyelenggara pemilu merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dan dibiarkan.

Girindra Sandino
Peneliti Seven Strategic Studies

(M Abdurrahman)