7 March 2021, 21:36

Setelah PKB, Politisi PKS Pemalang Juga Keluhkan Lambannya Penanganan Covid-19

Logo PKS

daulat.co – Politisi PKS Pemalang Daliwan juga mengeluhkan penanganan pasien positif terpapar Covid-19 oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Pemalang. Daliwan sendiri merupakan anggota DPRD Pemalang dan baru-baru ini dinyatakan positif terpapar Corona.

Pernyataan Daliwan ini sejalan dengan pernyataan rekannya sesama anggota DPRD Pemalang yang dinyatakan positif, yakni Nurul Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebut kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pemalang tidak becus dan diminta mengundurkan diri.

Dalam keterangannya kepada daulat.co, Senin 10 Agustus 2020, Daliwan menyebut kelambanan penanganan Covid-19 terlihat dari penyampaian hasil swab test. Keterlambatan ini membuat mereka yang mengikuti swab test dan masyarakat umumnya ikut resah.

“Penanganan baik, cuma terlalu lambat. Hasil dari swab test menjdikan keresahan semuanya, terutama saat mengumumkan hasil swab semisal dari tanggal 27 Juli baru kemarin tanggal 8 Agustus dikeluarkan hasil swab-nya,” tegasnya.

Dalam hitung-hitungannya, setidaknya membutuhkan waktu lebih dari 14 hari. Padahal, dalam waktu dua pekan tersebut bisa terjadi apa saja pada pasien.

Daliwan menambahkan, keterlambatan penanganan ini seyogyanya ke depan tidak terjadi lagi. Sehingga mereka yang mengikuti swab test tidak resah, berikut mengantisipasi atau mencegah penularan Covid-19 dari si pasien.

Di sisi lain, ia menyoroti minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai Covid-19. Tim Gugus, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pemalang, harus lebih aktif turun ke masyarakat memberikan pengertian dan pemahaman agar Covid-19 tidak menjadi momok yang menakutkan.

“DKK harus ada juga edukasi, pemahaman ke masyarakat tentang dampak (Covid-19) agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi yang terkena Covid-19 sehingga masyarakat tidak mengucilkan,” jelas Daliwan.

Selanjutnya, DKK Pemalang harus pula menyiapkan PCR atau polymerase chain reaction dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga, dalam sehari minimal bisa melakukan PCR terhadap 100 orang yang bisa langsung diketahui hasilnya.

Sementara mengenai tuntutan mundur Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagaimana disampaikan Nurul Huda, ia mengamini jika hasil atau dampaknya bagus bagi penanganan Covid-19 ke depan.

Anggota DPRD PKB Nurul Huda sebelumnya menilai kinerja DKK Pemalang tidak maksimal dalam menangani wabah/pandemi corona. Dirinya merasakan langsung bagaimana ketidakbecusan penanganan dimaksud. Khususnya mengenai isolasi bagi pasien.

“Mau minta rawat inap di rumah sakit, namun disuruh balik rumah, terus di suruh ke rumah sakit lagi, dan seterusnya, saya merasa menjadi bulan bulanan,” tegas Nurul Huda.

Ia menilai kinerja DKK Pemalang tidak bisa dibiarkan. Sebab jika dibiarkan, makin banyak masyarakat yang resah. Bagaimana tidak, dirinya yang mewakili sebagian besar masyarakat di beberapa kecamatan di Pemalang Timur dan saat ini duduk sebagai Ketua Komisi C DPRD saja ketika minta isolasi di rumah sakit tidak diindahkan. Bagaimana jika masyarakat biasa, tegas Huda.

Di sisi lain, pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah mendapatkan keluhan dari masyarakat sekitar. Pasalnya, dikhawatirkan akan berdampak, yakni menularkan Covid-19.

“Karena bikin resah warga. Kalau kejadiannya seperti ini, bukannya sembuh tapi malah tambah stres. Yang awalnya tidak punya penyakit menjadi bener-benar sakit karena faktor stres yang dialami para pasien positif Covid-19,” sambungnya.

“Ini saya tes swab hampir 3 kali ini
Tapi hasilnya dua minggu baru ketahuan hasilnya. Tuntutan saya, copot Kepala Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tidak becus tangani corona di Kabupaten Pemalang,” pungkas Huda.

(Abimanyu)

Read Previous

Suatu Negara Alami Resesi Jika Pertumbuhan Ekonomi Negatif Dua Kuartal Berturut-turut

Read Next

PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada 2020, Bobby Menantu Jokowi Masuk