22 October 2019, 22:00

Setelah Ojang, Giliran Kadis Pemkab Subang Sebagai Tersangka Oleh KPK

daulat.co – Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTS) resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Heri diduga bersama-sama mantan Bupati Subang Ojang Sohandi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di Pemerintah Kabupaten Subang pada 2013 – 2018.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari persidangan terdakwa Ojang Sohandi.

Dikatakan Febri, dalam perkembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan dengan terdakwa Ojang Sohandi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup.

“HTS diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp 9.645.000.000,” ucap Febri.

Heri diduga memungut sejumlah uang secara bersama-sama dinikmati dengan Bupati Subang. Salah satu penerimaan gratifikasi Ojang diterima melalui tersangka Heri dari pungutan dalam Pengangkatan CPNS Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II yang masa tes dan verifikasinya dimulai Februari 2014 hingga Februari 2015.

“Sejak April 2015, HTS mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada April 2016,” ungkap Febri.

Selain itu, diduga Heri juga memungut calon PNS Kabupaten Subang Kategori II yang belum lulus. Terkait hal itu, Heri diduga menjanjikan mereka akan lulus atau diangkat sebagai PNS.

“Diduga sebagian dari uang yang diterima, digunakan untuk kepentingan Tersangka HTS. Uang yang diberikan tersangka HTS pada Ojang Sohandi, Bupati Subang hanya Rp 1,65 miliar melalui Ajudan Bupati Subang saat itu,” ujar Febri.

Adapun sebagian uang yang diterima digunakan untuk pembelian aset dua bidang tanah di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp 2,44 miliar.

Atas dugaan itu, Hari dijerat dengan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara ini berawal dari OTT yang dilakukan oleh KPK Senin, 16 April 2016. Pasca OTT, KPK menetapkan lima orang tersangka dari unsur Bupati Subang, Jaksa dan pejabat di Dinas Kesaharen Subang.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengamanan perkara TPK penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana kapitasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kab Subang TA 2014. Oleh Pengadilan Tipikor Bandung, Lima orang tersebut telah dinyatakan bersalah.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kabinet Diharapkan Berwarna Dari Berbagai Parpol

Read Next

Menyusun Produk Legislasi Harus Berhati-hati