29 October 2020, 08:15

Setelah Dikritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Rencana pengadaan fasilitas mobil dinas untuk Pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas) dan pejabat struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kritik itu mencuat setelah Komisi III DPR menyetujui usulan KPK untuk anggaran mobil dinas tersebut.

Lembaga antikorupsi mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat mengenai  wacana mobil dinas ini. KPK akhirnya memutuskan meninjau ulang pengajuan anggaran fasilitas mobil dinas itu.

“Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan Masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” ucap Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Diakui Cahya, KPK mengusulkan pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural untuk tahun anggaran 2021. Menurut Cahya, anggaran mobil dinas itu diusulkan untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK.

Dikatakan Cahya, Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai KPK selama ini tidak memiliki kendaraan dinas. Namun disisi lain, diakui Cahaya, khusus Pimpinan dan Dewas KPK, terdapat tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji.

“Namun demikian, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda,” tutur dia.

Cahaya mengklaim, proses pengajuan anggaran mobil dinas telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional.

Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR.

“Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020,” terang Cahaya.

Terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, kata Cahya, usulan yang disampaikan KPK telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik Negara,” terang dia.

Diketahui, Komisi III DPR telah menyetujui usulan KPK untuk anggaran mobil dinas. Informasi yang dihimpun, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan Rp 1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar.

Namun, rencana pengadaan mobil dinas tersebut menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para mantan pimpinan KPK. Dewas KPK bahkan menegaskan akan menolak fasilitas tersebut.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Terbukti Korupsi Proyek Bakamla Bersama Ali Fahmi, Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Bui

Read Next

Selidiki Korupsi PT PINS, KPK Buka Peluang Periksa Jajaran Direksi