26 September 2020, 13:06

Semester I 2020, KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp14,6 Miliar

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.082 laporan gratifikasi sepanjang semester I 2020. Laporan gratifikasi senilai Rp14,6 miliar itu diterima lembaga antikorupsi dalam berbagai bentuk, mulai dari hadiah pernikahan hingga uang.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pelaporan yang paling banyak diterima KPK yakni berupa uang atau setara uang sebanyak 487.

Selanjutnya, laporan berjenis barang sebanyak 157 laporan dan hadiah pernikahan sejumlah 44 laporan. Sedangkan untuk jenis fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon dan fasilitas lainnya total 58 laporan.

Menurut Ipi, laporan gratifikasi terbanyak berasal dari kementerian yakni 383. Disusul BUMN sebanyak 244 laporan, lembaga negara/lembaga pemerintah sebanyak 214 laporan, serta pemerintah provinsi sebanyak 130 laporan dan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 111 laporan.

Dikatakan Ipi, medium pelaporan yang paling banyak digunakan yaitu melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) milik Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) selama semester I 2020 sebanyak 489 laporan.

Kemudian GOL individu sebanyak 295 laporan, surat elektronik (email) 199 laporan, surat/pos 47 laporan, datang langsung ke Kantor KPK 46 laporan, dan medium lainnya seperti aplikasi WhatsApp 6 laporan.

KPK mengingatkan, pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat ancaman pidana bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri yang terbukti menerima gratifikasi. Yaitu hukuman penjara selama 4 sampai 20 tahun penjara dan denda berkisar Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

“Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C. KPK mengimbau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang dilarang, pada kesempatan pertama,” ungkap Ipi, Senin (20/7/2020).

Pun demikian, sambung Ipi, penyelenggara negara maupun pegawai negeri dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG atau aplikasi GOL yang dapat diunduh di Play Store dan App Store jika terpaksa menerima.

“Selain itu, pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id,” ujar Ipi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Masih Buron, Pencegahan Harun Masiku Kabur ke Luar Negeri Diperpanjang

Read Next

Periksa Hong Arta, KPK Dalami Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak