Sapta Marga Versus Tribrata

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

REKAMAN pidato Jenderal Gatot Nurmantyo pada acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017), yang tak disengaja menyebar, menuai kontroversi.

Dalam pidatonya, Gatot meminta restu kepada para seniornya untuk mengambil langkah-langkah apabila ada yang membayakan negara. Bila kami yang junior bertindak di luar kepatutan, katanya, itu karena kami sebagai bhayangkari.

Gatot juga mengatakan, ada institusi yang memaksa dengan mencatut nama Presiden untuk menyelundupkan 5.000 pucuk senjata api, tapi ia tolak. Menurutnya, tidak boleh ada institusi yang memiliki senjata api kecuali TNI dan Polri. Bila itu terjadi, akan kami serbu, katanya.

Pernyataan Panglima TNI itu telah ditanggapi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Minggu (24/9/2017), yang mengonfirmasi senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Nasional (BIN). Wiranto menyebut ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI seperti kata Gatot.

Senada dengan Wiranto, Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantoro, Senin (25/9/2017), mengatakan spesifikasi senjata pesanan BIN berbeda dengan standar senjata TNI. Pindad, katanya, tidak memberikan senjata dengan spesifikasi khusus untuk TNI kepada institusi lain. BIN, katanya, membeli 517 pucuk senjata.

Ternyata jumlahnya berbeda dengan yang disampaikan Wiranto. Bayu mengatakan, 517 senjata tersebut masih berada di Pindad dan belum dikirim. Di sisi lain, Bayu mengakui Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5.000 pucuk, tapi kontraknya belum ada.

Tak pelak, isu penyelundupan 5.000 pucuk senjata tersebut menjadi bola liar. Ada yang berspekulasi, 5.000 pucuk itu, setara dengan 9 batalyon, untuk mempersenjatai ‘Angkatan V’. Angkatan V merujuk pada usulan para elite PKI kepada Bung Karno untuk mepersenjatai kelompok tani dan buruh.

Usul yang mengemuka tahun 1960-an ini terkait rencana pembentukan sukarelawan dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Di jajaran TNI waktu itu ada empat matra atau angkatan, yakni Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian.

Tak pelak pula, ucapan Gatot, “Bila kami yang junior bertindak di luar kepatutan, itu karena kami sebagai bhayangkari,” juga memicu spekulasi TNI hendak memberontak atau bahkan melakukan coup d’etat (kudeta) terhadap pemerintahan yang sah.

Ucapan Gatot, “Bila itu terjadi, akan kami serbu,” juga memicu spekulasi TNI hendak menyerbu Polri, meskipun Gagot mengaku dalam pidatonya itu tak pernah menyebut nama Polri atau institusi lainnya. Di sisi lain lagi, ada isu Brigade Mobil (Brimob), salah satu kesatuan di Polri, menggunakan senjata jenis RPG yang biasanya dimiliki TNI, sebagai sarana pelatihan.

Benarkah Polri sedang mempersenjatai diri dengan senjata organik TNI? Bila benar, lalu untuk apa? Apakah untuk melawan TNI seperti yang dikhawatirkan Gatot bahwa selain TNI dilarang memakai senjata yang bisa menembak tank, pesawat atau kapal? Ataukah ‘Angkatan V’ akan dipersenjatai?

Di pihak lain, benarkah TNI mau memberontak atau bahkan melakukan kudeta? Dalam konteks ini, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan, TNI adalah milik rakyat, bukan milik pribadi atau golongan tertentu.

Langkah Gatot akhir-akhir ini memang kerap mendapat sorotan. Dihimpun dari berbagai sumber, Gatot telah melakukan sejumlah manuver politik dalam setahun terakhir. Misalnya, diduga ‘menunggangi’ momentum Aksi 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212); ‘mendorong’ momentum, seperti melalui perintah nonton bareng film G30S/PKI; dan menciptakan momentum baru melalui pidatonya di depan para purnawirawan TNI itu.

Terkait pemutaran film G30S/PKI, Gatot terlibat perang pernyataan dengan Menhan Ryamizard. Menhan, katanya, tidak punya kewenangan terhadap dirinya. Kendali dirinya hanya dari Presiden. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017), Gatot juga mengeluhkan kewenangannya dipangkas terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista), melalui Peraturan Menteri Pertahanan No. 28 Tahun 2015.

Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi pada 4 Mei 2017 mengaku tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. Gatot juga membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, perwira tinggi kelahiran Tegal 13 Maret 1960 ini membacakan puisi berjudul ‘Tapi Bukan Kami Punya’ karya konsultan politik Denny JA yang berisi kritik terhadap pemerintah.

Bila mengacu kepada Sapta Marga TNI dan Tribrata Polri, maka kekhawatiran TNI hendak menyerbu Polri, memberontak atau melakukan kudeta, serta Polri akan melawan TNI atau mempersenjatai Angkatan V sesungguhnya tak perlu terjadi.

Poin keempat Sapta Marga menyatakan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia. Adapun poin kelima menyatakan bahwa Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.

Tidak itu saja. Poin pertama Sumpah Prajurit TNI menyatakan Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua menyatakan Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan poin ketiga menyatakan Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

Sementara itu, Polri juga memiliki Tribrata, yakni Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Tidak itu saja, Polri juga memiliki Catur Prasetya (Empat Janji). Salah satunya adalah Memelihara perasaan tenteram dan damai. Jenderal Gatot, marilah kembali ke Sapta Marga dan yakinlah bahwa Polri pun akan taat pada Tribrata.

Karyudi Sutajah Putra, pegiat media tinggal di Jakarta.