24 September 2020, 04:57

Sambangi DPRD Pemalang, Perangkat Desa Tuntut Kenaikan Siltap

daulat.co – Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) menuntut kenaikan upah atau penghasilan tetap (Siltap) ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Rabu 16 September 2020.

Dalam audensinya didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Tutuko Rahardjo di Gedung DPRD, mereka ditemui langsung oleh Ketua Dewan Agus Sukoco dan pimpinan Komisi A DPRD Pemalang.

Salah satu perwakilan PPDRI Dastro dalam kesempatan itu menyampaikan, selama ini upah atau Siltap yang diterima perangkat desa masih jauh dari kata cukup. Padahal, kerja perangkat desa sangat berat dengan melayani masyarakat nyaris 24 jam.

Perangkat desa di Pemdes Lawangrejo, Kecamatan/Kabupaten Pemalang itu meminta Ketua DPRD dan Dispermades mengakomodir kepentingan perangkat desa mengenai tuntutan kenaikan upah dan tanah bengkok.

“Bagi pemangku kebijakan, Ketua DPRD dan Dispermasdes, agar menaikkan Siltap bagi perangkat desa. Selain itu, meminta bengkok yang digarap selama menjadi perangkat desa agar dimasukan dalam Surat Keputusan (SK) pamong,” kata Dastro.

Ketua DPRD Pemalang Agus Sukoco, mengatakan, usulan PPDRI penting ditindaklanjuti hingga ke tingkat Bupati. Namun demikian, perubahan atau kenaikan Siltap belum bisa dilaksanakan sekarang ini mengingat anggaran perubahan tahun 2020 ini digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

“Siltap harus dinaikan asalkan tidak terbentur aturan yang ada. Sebagai komitmen usulan kenaikan Siltap perangkat desa hari ini juga akan kami laporkan kepada bupati,” kata dia.

Sementara Kadispermasdes Tutuko Raharjo meyakini pihaknya bisa mengakomodir tuntutan perangkat desa dengan menaikan Siltap jika mengacu pada penghitungan simulasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing masing desa.

Paling tidak, Siltap dari yang semula diterima perangkat desa yaitu sebesar Rp 2.022.000 naik menjadi Rp. 2.200.000. Dispermades disampaikan akan melakukan kajian dan simulasi mengenai besaran kenaikan sebagaimana yang dituntut perangkat desa.

“Nanti kami akan simulasikan ulang besaran ADD yang diterima masing-masing desa dan berapa Siltap yang diperoleh. Yang pasti ada kenaikan,” kata Tutuko.

Selama ini, lanjut dia, Siltap yang diterima perangkat desa dari mulai kepala desa sebesar Rp. 3.500.000, sekretaris desa Rp. 2.400.000, dan pamong desa di bawahnya sebesar Rp. 2.022.000.

Di sisi lain, selama masa pandemi Covid-19, Tutuko juga menyebut PPDRI telah bekerja keras dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan terutama dalam penanganan Covid 19. Karena itu secara bertahap masukan dan usulan akan dipenuhi Pemkab.

(Sumitro)

Read Previous

Menag: Panitia Pengajian Harus Jaga Keamanan Pendakwah

Read Next

Puan Pastikan DPR Tetap Bekerja di Tengah Pandemi