26 September 2020, 11:46

Sah, Pegawai KPK Beralih Status jadi Aparatur Sipil Negara

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) resmi beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara yang telah resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Peraturan Pemerintah 41/2020 yang terdiri dari 12 Pasal ditandatangani Jumat, 24 Juli 2020. PP tersebut diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. 

Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN. “Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN,” sebagaimana dikutip dalam PP 41/2020, Minggu (9/8/2020).

Dalam beleid itu, Pasal 2 menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.

PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Selanjutnya Proses ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.

Pegawai KPK berstatus ASN memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 41 Tahun 2020.

Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sistem gaji pegawai KPK akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN dan penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary.

“Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan,” bunyi Pasal 11.

Adapun peralihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK. 

Dimana disebutkan Pasal 1 ayat (6), Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Update Covid-19 Pemalang 7 Agustus 2020: Tambah 10, Pasien Positif Corona Jadi 113 Orang

Read Next

Dalami Proyek Fiktif Waskita Karya, KPK Periksa GM Waskita Beton Precast