RUU KUHP Disebut Memperlemah KPK, Ini Jawaban Anggota Komisi III

Para relawan menurunkan baliho sepanjang 14x25 meter bertuliskan "Berani Lapor Hebat" yang terpasang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (26/3) dalam rangka ajakan untuk melaporkan harta kekayaan. KPK mengajak penyelenggara negara untuk segera melaporkan harta kekayaan sebelum tanggal 31 Maret 2018 (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui ada keberatan dari KPK dan LSM penggiat anti korupsi terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah dibahas DPR. Salah satunya DPR dianggap ingin memperlemah KPK.

“RUU KHUP ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah KPK. Disebut memperlemah kalau kewenangannya dikurangi, kalau tidak dikurangi enggak memperlemah. Kalau kewenangannnya ditambah, juga enggak memperkuat,” tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (31/5).

Meski demikian, konsen dari KPK dan penggiat LSM Anti Korupsi akan dipikirkan tanpa kemudian memenuhi tuntutannya mencabut semua delik korupsi dari RUU KUHP. Jalan keluarnya pada ketentuan peralihan atau penutup, dimana ditegaskan adanya delik-delik tertentu dalam RUU KUHP itu tidak mengurangi kewenangan kelembagaan dalam tugas-tugas penegakan hukum yang oleh UU diberikan kepada lembaga tersebut.

Bahkan kalau perlu ditegaskan, tambah Arsul, lembaga tersebut berwenang menerapkan pasal-pasal. Misalkan kasus narkoba oleh BNN, korupsi oleh KPK yang ada dalam RUU KUHP. “Kalau itu bunyi UU, maka sebetulnya penguatan KPK karena bisa menggunakan UU Tipikor maupun pasal korupsi dalam KUHP,” kata Arsul.

Dijelaskan, perkembangan pembahasan RUU yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang, saat ini posisinya tinggal melakukan perbaikan rumusan-rumusan yang dihasilkan oleh Tim Perumus (Timus) pada dua masa sidang lalu.

Perbaikan rumusan itu diperlukan supaya tidak menimbulkan pasal karet. Selain itu, ada pasal-pasal yang masih menimbulkan kontroversi, kini ditegaskan arahnya, misalnya tentang pasal penghinaan Presiden. Baik Panja pemerintah maupun DPR sepakat perlunya pasal penghinaan Presiden, namun tidak boleh menabrak keputusan MK.

Pemerintah pun menerima usulan fraksi-fraksi agar pasal itu menjadi delik aduan. Kemudian pasal yang juga dikritisi yaitu tentang perbuatan cabul sesama jenis (LGBT), pemerintah menghaluskan rumusannya. Sehingga dalam satu pasal itu perbuatan cabul akan dihukum, baik dilakukan sesama jenis maupun terhadap lawan jenis.

Menurut Arsul, ini tidak terkesan diskriminatif, karena siapapun yang melakukan cabul kepada siapapun akan kena pidana.

(M Abdurrahman)