11 April 2021, 11:06

Revisi UU Pemilu & UU ITE dan Kekacauan Perencanaan Legislasi

Gedung MPR/DPR/DPD RI

Gedung MPR/DPR/DPD RI

daulat.co – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyatakan wacana revisi UU ITE harus dibicarakan kembali jika ingin diikutsertakan dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011. Wacana ini sebelumnya muncul setelah  Badan Legislasi DPR bersama Kemenkumham dan DPD menetapkan 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021.

Menurutnya, wacana yang muncul ke permukaan itu sebenarnya memperlihatkan sekaligus bagaimana kacaunya proses perencanaan legislasi melalui mekanisme Prolegnas. Padahal, semestinya Prolegnas disusun secara teliti dengan memperhatikan semua kebutuhan hukum prioritas yang ada.

“Di tahun ini kekacauan perencanaan itu terlihat sekurang-kurangnya pada dua RUU,” tegas Lucius kepada wartawan, Senin 1 Maret 221.

Kekacauan pertama, yakni dimasukkannya beberapa revisi UU Pemilu dalam daftar prioritas, tetapi belakangan setelah ditetapkan di Baleg DPR RI justru ingin dibuang atas keinginan Presiden Joko Widodo yang tidak mau melanjutkan rencana revisi UU Pemilu.

“Satu lagi adalah revisi UU ITE, yang muncul sebagai wacana setelah daftar RUU Prioritas 2022 sudah ditetapkan di Baleg,” jelas Lucius.

Disampaikan, lembicaraan panjang soal RUU yang akan masuk dalam daftar Prioritas tak mampu menemukan urutan prioritas untuk disertakan dalam Daftar. Setelah proses menuju pengesahan sudah di depan mata, justru kemudian muncul keinginan untuk memasukkan RUU baru.

Kata Lucius, koordinasi antara Presiden dan Kemenkumham tidak cukup berjalan dengan baik karena dua RUU yang heboh beberapa waktu terakhir, RUU Pemilu dan RUU ITE, sama-sama muncul dari keinginan Presiden Jokowi.

Padahal, jika Menkumham berdiskusi serius dengan Presiden soal kebutuhan prioritas RUU yang diinginkan Presiden, kekacauan perencanaan seperti yang terjadi sekarang tak akan terjadi.

“DPR juga sama saja. Sebagai wakil rakyat dengan kewenangan utama diantaranya legislasi DPR gagal menemukan kebutuhan mendesak untuk diakomodasi dalam perencanaan prioritas,” kata dia.

DPR justru banyak bergantung pada Presiden. Apa yang diinginkan Presiden, bisa menentukan apa yang akan diputuskan DPR. Maka daftar RUU Prioritas 2021 yang mestinya sudah siap untuk disahkan tiba-tiba molor karena Presiden punya keinginan yang lain.

Di sisi lain, Lucius mengakui bahwa secara teknis memang sangat mungkin memasukkan RUU ITE dalam daftar RUU Prioritas 2021. Tuntutan persyaratan berupa naskah akademik dan draf RUU bisa dibuat cepat jika revisi nya terbatas. Dalam banyak hal naskah akademik dan draf RUU kadang-kadang dibuat ala kadarnya sekedar memenuhi syarat formil sebuah RUU dimasukkan dalam daftar Prioritas.

Lanjutnya, jika benar kebutuhan merevisi RUU ITE sebagai sesuatu yang mendesak maka DPR atau Pemerintah harus berinisiatif menyiapkan materi naskah akademik dan draf RUU itu. Jangan justru terjebak dalam perdebatan yang tak berujung dan pada akhirnya menghambat semua prioritas legislasi karena daftar RUU Prioritas tak kunjung disahkan.

“Presiden yang memunculkan wacana bisa memberikan perintah bagi kementerian terkait untuk menyiapkan apa yang diperlukan bagi terwujudnya mimpi presiden menjamin keadilan dalam penerapan UU ITE,” demikian Lucius Karus.

(Sumitro)

Read Previous

Akademisi dan Penegak Hukum Perlu Belajar Dari Alm Artidjo Alkotsar

Read Next

Kebutuhan ASN Capai 1,3 Juta Orang di Tahun 2021, Maret Ini Segera Diumumkan KemenPANRB