PSI Sebut OTT Kepala Daerah Bukti Kegagalan Parpol

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua kiri) didampingi oleh Ketua DPP Isyana Bagoes Oka (kedua kanan) dan Tsamara Amany (kanan) setibanya di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (10/10) untuk mendaftarkan diri kepesertaan pemilu tahun 2018. KPU membuka pendaftaran peserta partai politik untuk keikutsertaan dalam pemilu 2018 dari tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober mendatang (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

Daulat.co – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra semakin memperlihatkan kegagalan partai politik dalam membentengi kadernya dari praktik korupsi.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mengatakan, Sunjaya menjadi kepala daerah ke-35 yang terjaring OTT KPK. Jika ditotal, ada sekitar 50 kepala daerah yang dijerat KPK sebagai hasil penyidikan kasus sejak lembaga itu berdiri pada 2002. Bahkan di jajaran legislatif, sekitar 250 wakil rakyat telah dijerat KPK sejak 2004.

“Ketika partai-partai politik lama gagal karena terbenam dalam tradisi usang dan berbahaya, kehadiran sebuah partai baru yang menawarkan antitesis menjadi sangat relevan,” ujar Tsamara.

Ditegaskan Tsamara, ada masalah dalam rekrutmen di internal parpol lama. Bahkan ia menilai Parpol belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif.

Rekrutmen parpol, jelas Tsamara, masih dilakukan di ruang-ruang tertutup, jauh dari pantauan publik. Publik tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan, namun kabar yang terendus selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar.

“Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan, “ ujar Tsamara.

Ia juga mengatakan ketika mahar politik terjadi, pada gilirannya sang politisi akan sangat tergoda untuk berupaya “balik modal” dengan cara apapun.

“Celakanya lagi, alih-alih melakukan introspeksi, sejumlah partai malah menuding aparat hukum melakukan kriminalisasi dan tebang pilih. Ini kembali menjadi bukti bahwa mereka tak punya komitmen pada pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Pada bagian akhir, Tsamara mengatakan bahwa PSI memulai tradisi baru. Rekrutmen dilakukan secara terbuka, disiarkan melalui media sosial, dan melibatkan panelis independen. Salah satu panelis yang terlibat adalah mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.

“Sama sekali tak ada uang mahar dalam proses pencalonan. Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen,” ujar Tsamara yang juga Caleg DPR RI dari dapil Jakarta II.

Dikatakan pula bahwa PSI sejak awal mendukung Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk menjadi anggota legislatif. Kami satu-satunya partai yang secara aktif menyuarakan dukungan, bahkan datang ke KPU.

“Terbukti, 100% PSI bebas napi koruptor,”tuntas Tsamara.

(M Sahlan)