ProDEM Desak Jaksa Agung Serahkan Perkara FRSU Lampung ke KPK

Para relawan menurunkan baliho sepanjang 14x25 meter bertuliskan "Berani Lapor Hebat" yang terpasang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (26/3) dalam rangka ajakan untuk melaporkan harta kekayaan. KPK mengajak penyelenggara negara untuk segera melaporkan harta kekayaan sebelum tanggal 31 Maret 2018 (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Ketua Bidang Lembaga Peradilan ProDEM, Marthen Y Siwabessy, mengungkapkan adanya dugaan maladministrasi dan dugaan korupsi proyek negara hingga puluhan miliar pada pengadaan Floating Storage Regasification Unit (FRSU) Lampung oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Skandal FSRU Lampung, berawal dari adanya rencana untuk membangun FSRU di Kawasan Belawan, Medan, Sumatera Utara, pada tahun 2011. Dimana ada perjanjian awal antara PT PGN dengan konsorsium Hoegh dari Norwegia dan PT Rekayasa Industri (REKIN).

Disepakati bahwa provider akan menyediakan kapal FSRF untuk jangka waktu 20 tahun termasuk membangun mooring system, pipeline serta stasiun penerima gas. Namun seiring waktu berjalan, tanpa melalui studi kelayakan yang akuntabel serta tidak adanya penerapan menejemen resiko dalam pembangunannya, tiba-tiba pembangunan FSRU yang semula di rencanakan akan di bangun di Belawan, Medan, berpindah lokasi ke Labuan Maringgai, Lampung pada tahun 2012.

“Pembangunan FSRU Lampung selesai di bangun dan pada bulan November 2014 PGN mulai menjual 49,68 MMSFCD gas hasil regasifikasi dari FSRU Lampung ke PLN yang dialirkan ke PLTGU Muara Tawar Bekasi,” terang Marthen dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/5).

Akan tetapi, pada Januari 2015 kontrak jual-beli gas dengan harga US$18/MMBTU tersebut tidak di lanjutkan yang mengakibatkan FSRU Lampung tidak lagi beroperasi selama 7 (tujuh) bulan. Padahal biaya sewa dan operasional tetap dikenakan.

Akibat dari tidak ditindaklanjutinya kontrak dengan PLN tersebut, FSRU Lampung yang di bangun dengan anggaran yang cukup fantastis ini disebutnya menjadi tidak berguna. Dengan biaya sewa yang terus berjalan, dan pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran menjadi indikator kuat kegagalan FSRU Lampung itu sendiri. Masalah ini kemudian berbuah pahit kepada jajaran direksi pada FSRU Lampung.

Saat ini, lanjut Marthen, pihak yang telah dilaporkan ke institusi Kejaksaan Agung antara lain adalah Hendi Prio Santoso selaku Direktur Utama PT PGN. Namun hingga dua tahun berjalan proses hukum tersebut tidak menunjukkan kemajuan dalam hal penyidikan serta penuntutan atas kerugian negara yang terjadi.

ProDEM menduga ada keikutsertaan Menteri BUMN Rini Soemarno hingga akhirnya Hendi Prio Santoso dapat melenggang keluar dari jeratan hukum dan pada bulan September 2017, Hendi justru memberikan ‘kepercayaan penuh’ kepada Hendi Prio Santoso untuk menduduki jabatan Direktur Utama PT Semen Indonesia.

ProDEM mempertanyakan tanggung jawab Menteri BUMN Rini Soemarno atas kerugian negara senilai 3,25 Triliun Rupiah terkait kegagalan FSRU Lampung. Marthen mendesak Presiden Joko Widodo menindak tegas Menteri Negara BUMN Rini Soemarno atas kegagalan yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi.

“ProDEM mendesak Jaksa Agung untuk segera menyerahkan perkara dugaan korupsi ini dari tangan Kejaksaan Agung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penanganan perkara ini dapat dilakukan lebih cepat,” kata dia.

(M Abdurrahman)