Perilaku Komunikasi Politik Kita Sangat Menyedihkan dan Memalukan

ilustrasi Komunikasi Politik
ilustrasi Komunikasi Politik

daulat.co – Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing, mengatakan pro dan kontra #2019gantipresiden hingga kini belum ada tanda-tanda akan berhenti. Bahkan, ada kecenderungan semakin hangat menjelang kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ia menyebut perdebatan pro dan kontra tersebut, lebih tepat disebut sebagai pepesan kosong, karena mengabaikan materi perdebatan yang substansial. Seperti perdebatan adu ide, adu gagasan dan adu program kebangsaan untuk kesejateraan rakyat Indonesia.

Dalam keterangannya, Senin 3 September 2018, Emrus menyinggung perdebatan di ruang publik, termasuk perdebatan di suatu program acara di suatu stasiun televisi swasta pekan lalu. Narasumber berlatarbelakang partai politik dan menduduki jabatan publik serta dewan yang terhormat menunjukkan perdebatan sebagai tontonan yang sangat tidak bermutu.

“Perdebatan dengan menggunakan tanda pagar (tagar) itu, dari aspek komunikasi politik hanya bertujuan memanipulasi persepsi publik,” kata Emrus.

Menurutnya, pro dan kontra #2019gantipresiden sudah mulai masuk babak baru, yaitu saling ‘menyerang’. Pilihan diski pada pesan komunikasi politik yang mereka lontarkan pun sudah sangat menyedihkan. Perilaku komunikasi politik mereka semakin menjaga jarak dari komunikasi peradaban.

Pihak pro maupun kontra sudah tidak mengedepankan intelektualitas matang. Wacana publik semacam ini Emrus sebut sebagai diskusi jalanan. Jika terus dibiarkan dikhawatirkan dapat menimbulkan polarisasi pro-kontra di tengah masyarakat. Gesekan sosial di tingkat akar rumput berpotensi terjadi.

“Melihat realitas tersebut, seolah mengingatkan kita pada tesis yang dikemukakan oleh Guru Bangsa kita, Gus Dur. Menurutnya, mereka tak ubahnya seperti taman kanak-kanak. Perilaku komunikasi politik mereka sangat menyedihkan dan bahkan memalukan,” ucap Emrus.

Padahal, perdebatan di ruang publik sejatinya merupakan tontonan yang bisa menjadi tuntunan bagi rakyat Indonesia. Jika sudah menjadi tuntunan, maka diskusi publik sangat berguna bagi kesejahteraan rakyat, kebangsaan dan sekaligus merawat kedewasaan demokrasi dalam rumah NKRI.

“Karena itu menurut saya, Pro-Kontra #2019gantipresiden multak harus dihentikan. Lebih cepat lebih baik. Atau move on, dari perdebatan pepesan kosong berubah ke perdebatan program, koreksi dan solusi sehingga menjadi produktif,” ucap dia.

Untuk itu bagi yang pro, sejatinya melakukan penggalian data dan fakta, kajian mendalam, analisis konprehenship dan menyajikan dalam narasi yang sistematis tentang kelemahan pembangunan yang dilakukan oleh petahana.

Sebab, tidak ada rezim pemerintahan yang sempurna. Pasti ada sisi kelemahan. Kurs rupiah yang masih melemah, misalnya, yang pro harus mampu menguraikan berdasarkan fakta dan data, mengapa rupiah kita masih tetap lemah terhadap Dollar AS. Tentu, yang tidak kalah pentingnya, menawarkan solusi yang bernas mengatasi ambruknya nilai rupiah tersebut.

Kalau itu program, yang pro sejatinya menawarkan program yang melampaui program dan kinerja petahana. Misalnya, petahana mendengungkan pelayanan publik ‘satu atap’. Yang pro harus menyajikan program pelayanan publik dan melampaui kinerja petahana dengan menawarkan pelayanan publik ‘jemput bola’ dan kinerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan.

Bagi yang kontra, menyajikan keberhasilan pembangunan pada semua sektor yang ditangani disertai laporan keuangan yang transparansi dari setiap proyek pembangunan. Kemudian menguraikan pada bagian mana yang tidak atau belum tercapai serta mengemukakan kendalanya. Selain itu, yang tak kalah pentingnya menawarkan program yang terukur dan realistis, bila kelak terpilih pada pemerintahan periode kedua berikutnya.

Dengan demikian, lanjut Emrus, wacana publik bisa menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia menentukan pilihan terhadap salah satu paslon Pilpres 2019 untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024 mendatang.

“Mari kita berwacana gagasan, ide dan program yang terukur. Hilangkan perdebatan jalanan. Kedepankan komunikasi beradab,” pungkasnya.

(M Abdurrahman)