Periksa Kahar, KPK Deteksi Andil Eks Pimpinan Banggar di Suap DAK APBN

Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016, Selasa (12/2/2019).

Daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi dugaan keterlibatan mantan pimpinan Banggar DPR RI dalam kasus dugaan suap terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016. Dugaan itu sedang didalami lembaga antikorupsi.

Dalam proses itu, KPK memeriksa tiga mantan pimpinan Banggar DPR RI pada hari ini, Selasa (12/2/2019). Adapun tiga mantan pimpinan Banggar DPR itu yakni, Kahar Muzakir, Riski Sadig dan Said Abdullah.

Saat ini, Ahmad Riski Sadig merupakan anggota DPR Fraksi PAN dan Said Abdullah merupakan anggota DPR Fraksi PDIP. Ketiga legislator itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan.

“Ketiga saksi dikonfirmasi terkait proses dan prosedur pengajuan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kab Kebumen TA 2016, termasuk dalam posisi di Badan Anggaran DPR-RI sebelumnya,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Kahar yang pernah menjabat Ketua Banggar DPR RI mengaku dicecar tujuh pertanyaan terkait kasus tersebut. Namun, Ketua Komisi III DPR enggan mengunggkap lebih jauh mengenai hal itu. Pun termasuk saat disinggung soal anggaran APBNP 2016.

“Pertanyaan cuma 7. Saya dimintai keterangan soal anggaran APBNP 2016,” kata Kahar, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Kahar lebih menjawab tak tahu saat dicecar disejumlah pertanyaan. Salah satunya, seputar rapat khusus dalam pembahasan anggaran.

“Enggak tahu saya,” ucap politikus Golkar itu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Diduga Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Sebelumnya, Yahya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

Selain Taufik, KPK mengisyaratkan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini. Mengingat proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

(Rangga Tranggana)