Penyalahgunaan Dana Otsus Aceh Bukan Karena Kelemahan Regulasi

Tersangka Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bergegas ke mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan dan resmi ditahan KPK (Foto Dedy Istanto/daulat.co)
Tersangka Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bergegas ke mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan dan resmi ditahan KPK (Foto Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa kasus penyalahgunaan dana otonomi khusus yang melibatkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bukan karena kesalahan atau kelemahan regulasi.

Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh lebih kepada faktor personal. Demikian ditegaskan Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 12 Agustus 2018.

Menurutnya, penyalahgunaan atau penyelewengan pengelolaan dana otsus biang keladinya bukan pada sistem dan regulasi. Tapi lebih dipicu oleh perilaku personal aparatur, khususnya pada integritas dan kapabilitas aparatur.

Dari aspek regulasi pengelolaan dana otsus, Tjahjo menilai sudah semakin memadai. Pengawas dan evaluasi berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan pengaturan dana otsus di Provinsi Aceh sendiri diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Kemudian diatur lebih lanjut dalam qanun.

“Dalam UU Otsus untuk Aceh, mensyaratkan arah penggunaan dana otsus,” ujarnya.

Dana otsus untuk Aceh ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Mendagri juga menegaskan penggunaan dana otsus tetap dalam kerangka APBD, dimana dokumen perencanaan menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Dokumen perencanaan antara lain RPJMD atau RKPD yang disusun berdasarkan data empiris atau pun asumsi makro dan mikro dari suatu perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Asumsi atau data empiris ini dibahas oleh masyarakat lewat forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Dan ada beberapa pertimbangan Kemendagri terhadap pengelolaan dana otsus di Aceh yang harus diperhatikan.

“Pertimbangan pertama, dengan melihat kesesuaian pagu alokasi yang diatur dalam Perpres dengan alokasi yang termuat dalam APBD,” kata Tjahjo.

Pertimbangan kedua, lanjut dia, dengan melihat realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Pertimbanhan ketiga dengan memperhatikan rencana penggunaan otsus per bidang yang diprioritaskan dalam UU.

Selain itu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Gubernur Aceh dalam pengelolaan otsus Aceh. Catatan itu antara lain, pertama pengalokasian atau pemanfaatan dana otsus diminta memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten atau kota.

Catatan kedua yang harus diperhatikan, program pembangunan bidang infrastruktur yang dibiayai dari dana otsus agar benar-benar dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Berikut kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian untuk alokasi dana otsus bidang pendidikan diprioritaskan untuk penuntasan buta aksara, PAUD, pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah. Catatan ketiga alokasi dana otsus untuk bidang kesehatan.

Untuk bidang ini, alokasi dana diprioritaskan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.

(M Abdurrahman)