Pengesahan RUU Pemilu Bertentangan Dengan Demokrasi Pancasila & Cacat Moral

Satyo Purwanto
Satyo Purwanto

Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen telah disahkan oleh DPR. Pengesahan RUU tersebut diketok palu oleh anggota DPR pro pemerintah yang dipimpin Ketua DPR tersangka korupsi.

Drama panjang pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu menambah stigma negatif pemerintahan Jokowi yang anti Demokrasi. Terlihat begitu ngototnya Partai Pengusung Jokowi untuk memaksakan ambang batas 20 persen. konsistensi mereka jelas terlihat dari awal pengusulan hingga berakhirnya pengesahan RUU Pemilu ini.

Drama walk out-nya beberapa partai seperti Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN mencerminkan sikap partai penguasa pemerintahan yang tidak ingin kompromi terhadap ambang batas tersebut.

Musyawarah mufakat dalam sila ke empat Pancasila pun mereka tabrak perilaku ini cerminan tidak adanya perubahan tradisi politik kekuasaan diIndonesia, bagi mereka yang penting adalah bagaimana menggol kan ambang batas 20 persen dan melanggengkan kekuasaan.

Presidential Threshold sebagai modus dan tidak lebih akal-akalan kelompok oligarki agar Pilpres ‘aklamasi’ karena cuma seorang yang dapat tiket pencalonan. Pengesahan UU Pemilu cacat moral dan menciderai demokrasi karena kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang.

Oligarki kekuasaan jelas tidak menginginkan terciptanya demokrasi untuk kesejahteraan rakyat meskipun sudah terbukti pembatasan jumlah capres melalui penerapan Presidential Threshold gagal dan rakyat tidak dibolehkan memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Presiden datang silih berganti namun tetap tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Padahal cita-cita demokrasi tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aturan Presidential Threshold dalam Pemilu 2019 sudah kehilangan relevansi dan spiritnya jika Presidential Threshold tetap diberlakukan, maka hal tersebut merupakan langkah mundur dalam transisi demokrasi dan pemilu serentak yang spiritnya utk keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jika keberadaan Presidential Threshold dijadikan dalih untuk memperkuat sistem Presidensial, maka hal tersebut alasan basi. Sebab penguatan Sistem Presidensial secara fundamental hanya dapat dilakukan jika ada perbaikan dalam model dan perilaku kepartaian bukan dengan hanya memberlakukan Presidential Threshold.

Oleh karena itu, keberadaan Presidential Threshold dalam pemilu serentak 2019 lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Dengan pengalaman kegagalan yang terus berulang mestinya menyadarkan elit parpol untuk melepaskan cengkraman tirani kendali partai dan mestinya momentum penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang secara bersama dalam Pemilu 2019 harus dimanfaatkan untuk memberikan rakyat banyak pilihan calon Presiden.

Satyo P, Sekretaris Jenderal ProDEM