29 October 2020, 10:05

Pengajuan Mobil Dinas Pimpinan KPK Benilai Miliaran Rupiah Dapat Restu DPR RI

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggarkan mobil dinas untuk  pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan lembaga antokorupsi. Penganggaran tersebut pun mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (15/10/2020).

Dalam anggaran KPK 2021, kata Ali, pihaknya telah menganggarkan mobil dinas untuk lima pimpinan KPK. Informasi yang dihimpun, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan Rp 1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar.

“Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK,” kata dia.

Namun, Ali masih enggan membeberkan besaran rincian anggaran tersebut. Dia berdalih lantaran hal itu hingga kini belum rampung.

“Saat ini belum final dan masih dalam pembahasan, terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut. Mengenai jumlah unit akan mengacu kepada Perkom Ortaka yang masih dalam harmonisasi di Kemenkumham. Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya, sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP,” ujar Ali.

Terpisah, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai pengadaan fasilitas mobil dinas bagi Pimpinan KPK jilid V tidak memiliki urgensi. Saut menilai, fasilitas mobil dinas tidak berpengaruh secara langsung dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

“Enggak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan misalnya OTT dan kinerja lain. Saya naik Innova 4 tahun aman-aman saja tuh,” ungkap Saut saat dikonfirmasi awak media.

Semasa dirinya memimpin KPK, kata Saut, masalah kepemilikan mobil dinas bagi pimpinan hingga pejabat struktural tak pernah dibahas. Pasalnya, sambung Saut, mobil dinas bukan suatu keperluan yang mendesak.

“Kalau mobil kita enggak bahas di jilid IV. Masalah mobil tidak urgent, biar negara tidak perlu pusing mengurusi mobil,” tegas Saut.

Lebih lanjut dikatakan Saut, terkait kepemilikan mobil dinas cukup teratasi dengan uang transport yang menjadi fasilitas pimpinan dan staf KPK di luar gaji. Apalagi, sambung Saut, mekanisme tersebut telah berjalan selama empat periode kepemimpinan KPK.

“Cukup saja uang transportasi, lalu gunakan itu untuk kredit mobil dan pemeliharaan mobil masing-masing pimpinan dan staf, dan itu sudah berjalan 4 periode tetap perform pimpinan KPK dan pegawainya,” tutur Saut.

Menurut Saut, saat dirinya bersama empat koleganya memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Itu dengan tujuan agar masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

“Jadi jilid IV hanya minta gaji pegawai yang dinaikan awalnya cuma gaji pimpinan normatifnya harus dinaikan dulu sebagai dasar. Jadi tidak ada isu sistem transportasi saat itu,” ucap Saut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengungkapkan, KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Salah satunya yakni kesederhanaan. Akan tetapi dalam perjalanannya atau setelah Komjen Polisi Firli Bahuri Cs mempimpin KPK, semangat itu perlahan sirna.

“Namun, seiring berjalannya waktu, nilai itu semakin pudar. Terutama di era kepemimpinan Firli Bahuri,” ungkap Kurnia Ramadhana.

Dalam catatan ICW, kata Kurnia, setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan semangat integritas memudar dalam kepimpinan Firli Cs. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar.

“Akan tetapi praktik hedonisme semacam ini tidak lagi mengagetkan. Sebab, Ketua KPK-nya saja, Firli Bahuri, telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu,” ucap Kurnia.

Sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, tegas Kurnia, semestinya mereka memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang telah memporak porandakan ekonomi masyarakat. Karena itu tidak etis meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas tersebut.

“Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK, baik Pimpinan maupun Dewan Pengawas itu sendiri. Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal,” tutur Kurnia.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kemenag Bahas Penanganan Konflik Paham Keagamaan

Read Next

Korupsi Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Dituntut Hukuman Seumur Hidup